Dewan Kaltim Desak Percepatan Penanganan Banjir Balikpapan, Sigit Wibowo: Jangan Tunggu Bencana Baru Bertindak
Penulis: Akmal Fadhil
Rabu, 21 Mei 2025 | 12 views
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo.
Samarinda, Presisi.co – Ancaman banjir yang terus berulang di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, meminta Pemerintah Kota Balikpapan segera menyusun program prioritas penanggulangan banjir agar bisa disinergikan dengan dukungan anggaran provinsi.
“Jangan menunggu banjir besar baru ribut. Harus disiapkan dari sekarang. Saya sudah minta Dinas PU Balikpapan untuk buat program rinci, nanti kami dorong di tingkat provinsi,” tegas Sigit Rabu 21 Mei 2025.
Sigit menilai, penanganan banjir membutuhkan pendekatan lintas sektor dan tidak bisa dibebankan hanya pada satu instansi. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi, khususnya dalam penyusunan anggaran dan implementasi proyek infrastruktur drainase.
Beberapa titik rawan banjir seperti kawasan Jalan Beller menjadi perhatian utama karena dampaknya tidak hanya pada pemukiman warga, tetapi juga terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi kota.
“Kalau akses jalan utama tergenang, bukan cuma warga yang kesulitan, logistik dan distribusi barang juga terganggu. Ini punya dampak luas terhadap ekonomi,” jelasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengkritik pola penanganan banjir selama ini yang dinilai reaktif dan minim perencanaan jangka panjang. Ia mendorong Pemkot Balikpapan untuk menyusun masterplan drainase yang berbasis data topografi dan iklim.
“Kalau hanya tambal sulam dan tanpa perhitungan teknis yang komprehensif, kita akan terus mengulang masalah yang sama. Padahal dengan teknologi sekarang, proyeksi aliran air dan titik penampungan bisa dihitung,” ujarnya.
Tak hanya anggaran dan perencanaan, Sigit menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya proyek infrastruktur. Menurutnya, transparansi dan keterlibatan masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.
“Warga harus tahu dan ikut mengawasi. Ketika masyarakat dilibatkan, hasil pekerjaan bisa lebih maksimal dan kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat,” tutup Sigit. (*)