search

Advetorial

DPRD Kaltim Yonavia Infrastruktur Kaltim Air Bersih Kutai Barat Mahakam Ulu Dapil V Jalan Rusak Layanan Publik Pendidikan Pedalaman Kesehatan Daerah Komisi II DPRD Pemerataan Pembangunan Pembangunan Pedalaman Krisis Air Bersih

Yonavia Desak Percepatan Infrastruktur dan Akses Air Bersih di Kubar-Mahulu

Penulis: Akmal Fadhil
Rabu, 14 Mei 2025 | 11 views
Yonavia Desak Percepatan Infrastruktur dan Akses Air Bersih di Kubar-Mahulu
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yonavia.

Samarinda, Presisi.co - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yonavia, menyoroti seriusnya persoalan infrastruktur dasar dan layanan air bersih yang masih membelenggu kehidupan warga di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Kedua daerah yang termasuk wilayah pedalaman itu dinilai masih tertinggal jauh dibanding kawasan lain di Kaltim.

“Banyak jalan di Kubar dan Mahulu masih berupa tanah, yang rawan rusak parah saat musim hujan. Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu dan distribusi logistik jadi tidak lancar,” ungkap Yonavia pada Rabu 14 Mei 2025.


Politisi perempuan dari Dapil V ini mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat selama masa reses maupun kegiatan tatap muka di lapangan.

Masalah klasik seperti jalan rusak dan akses air bersih yang terbatas terus menjadi topik dominan yang belum mendapat penyelesaian tuntas dari pemerintah.

Menurut Yonavia, kondisi ini tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tapi juga memperburuk kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Ia mencontohkan, banyak siswa dan tenaga medis yang kesulitan menjangkau sekolah atau puskesmas karena medan jalan yang rusak parah.

“Kalau hujan turun, jalanan jadi lumpur. Anak-anak harus jalan kaki jauh, petugas medis pun kesulitan datang ke kampung-kampung. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” katanya.

Yonavia juga menyoroti pentingnya pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.

Menurutnya, banyak warga di Mahulu masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, yang rentan terhadap pencemaran dan penyakit.

“Warga di pedalaman terpaksa mengonsumsi air yang tidak layak. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan. Pemerintah harus segera merespons ini dengan pembangunan infrastruktur air bersih yang merata,” tegasnya. (*)