Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yonavia, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penganggaran dan mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Infrastruktur yang memadai akan membuka peluang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup warga. Ini bukan hanya soal jalan dan air, tapi tentang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu 14 Mei 2025.
Menurut Yonavia, Kubar dan Mahulu sebagai daerah yang memiliki posisi geografis cukup sulit harus mendapat perlakuan khusus dalam perencanaan pembangunan.
Ia menilai bahwa pendekatan anggaran harus berpihak pada daerah yang selama ini tertinggal secara infrastruktur.
Yonavia menambahkan bahwa perhatian terhadap pembangunan di dua kabupaten tersebut harus terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat bisa menikmati layanan dasar yang layak dan setara, seperti akses jalan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
“Kita tidak bisa bicara keadilan sosial jika sebagian masyarakat kita masih harus menempuh medan berat hanya untuk mendapatkan layanan dasar. Ini harus jadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, percepatan pembangunan akan lebih efektif jika ada komitmen bersama antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten, dan DPRD dalam menyusun skala prioritas yang tepat.
Dalam forum-forum pembahasan anggaran, Yonavia berjanji akan terus menyuarakan kebutuhan masyarakat Kubar dan Mahulu, agar mereka tidak tertinggal dalam arus besar pembangunan Kaltim, termasuk dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak regional.
“Jangan sampai hanya wilayah pusat yang menikmati pembangunan. Pinggiran dan perbatasan juga harus ikut maju. Kalau tidak, akan terus terjadi ketimpangan yang justru melemahkan pembangunan itu sendiri,” katanya.
Yonavia juga berharap agar masyarakat turut aktif menyuarakan kebutuhan mereka melalui forum musrenbang dan kanal resmi aspirasi, agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan bukan sekadar simbolik.
“Pembangunan tidak boleh top-down saja. Aspirasi dari bawah itu penting. Karena masyarakat yang tahu betul apa yang paling mereka butuhkan,” tutupnya. (*)
