Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co– Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moies, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan media dalam mempercepat proses pengusulan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah.
Ia menyampaikan bahwa tahapan pembangunan tidak bisa dilewati secara instan, tetapi aspirasi warga akan terus diperjuangkan secara maksimal.
Ananda menjelaskan bahwa salah satu kendala dalam pengusulan program pembangunan adalah minimnya dokumentasi dan data pendukung dari lapangan.
Hal ini, menurutnya, sering memperlambat proses penyusunan laporan awal yang menjadi dasar penetapan anggaran.
“Silakan kirimkan dokumentasi kerusakan baik foto maupun titik koordinatnya. Itu sangat membantu untuk menyusun laporan awal dan mempercepat proses pengusulan anggaran,” ujar pada Jumat 9 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa peran aktif warga dalam pelaporan kondisi infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif akan mempercepat proses realisasi proyek-proyek fisik yang dibutuhkan masyarakat.
Ananda juga menekankan bahwa meskipun DPRD berupaya maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat, seluruh proses pembangunan tetap harus melalui tahapan formal yang berlaku.
Tahapan tersebut meliputi penyusunan laporan awal, verifikasi lapangan, pengusulan anggaran, hingga pelaksanaan proyek.
“Kami tidak tinggal diam. Tapi perlu dipahami bahwa setiap proses pembangunan harus melalui tahapan yang tidak instan. Namun begitu, aspirasi masyarakat seperti ini akan kami perjuangkan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya mengandalkan instansi pemerintah, tetapi juga membangun budaya partisipatif dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan.
“Kalau hanya mengandalkan laporan dari atas, banyak kebutuhan di lapangan yang luput. Ini pentingnya keterlibatan semua pihak,” tambahnya.
Pernyataan ini muncul di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya yang rusak di sejumlah wilayah di Kaltim.
“Dengan sinergi yang baik antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, pembangunan di daerah bisa lebih responsif dan merata,” pungkasnya. (*)
