search

Advetorial

Rabies Kaltim DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra Komisi IV DPRD Penyakit Zoonosis Gigitan Hewan Penular Rabies Pencegahan Rabies Vaksinasi Hewan Edukasi Rabies Dinas Kesehatan Kaltim Dinas Peternakan Deteksi Dini Rabies Rabies Komunitas Kesehatan Masyarakat Penanganan Rabies

DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah: Jangan Tunggu Korban Jiwa, Rabies Perlu Penanganan Serius

Penulis: Akmal Fadhil
Kamis, 22 Mei 2025 | 11 views
DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah: Jangan Tunggu Korban Jiwa, Rabies Perlu Penanganan Serius
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi.

Samarinda, Presisi.co – Lonjakan kasus gigitan hewan penular rabies di Kalimantan Timur kembali mengungkap lemahnya sistem pencegahan penyakit zoonosis di daerah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai respons pemerintah masih terlalu reaktif dan belum menyentuh akar persoalan.

Hingga April 2025, tercatat lebih dari 1.300 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di Kaltim, dan hampir 400 kasus di antaranya terjadi dalam empat bulan terakhir. Bagi Andi Satya, angka ini adalah sinyal darurat yang tak bisa lagi diabaikan.

“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Pencegahan rabies itu sudah jelas: vaksinasi hewan, edukasi masyarakat, dan kesiapsiagaan layanan kesehatan. Tapi sayangnya, semuanya masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Andi, Kamis 22 Mei 2025.

Ia menyoroti belum meratanya program vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan di wilayah-wilayah pelosok Kaltim, terutama yang jauh dari pusat kota. Di sisi lain, edukasi publik dinilai belum masif, sehingga pemahaman dasar tentang rabies masih minim.

“Banyak warga belum tahu bahwa rabies tidak hanya ditularkan anjing. Kucing, kera, dan bahkan kelelawar bisa membawa virus mematikan ini. Kesadaran dasar seperti mencuci luka dengan sabun saja masih banyak yang belum paham,” ujarnya.

Andi menyebut penanganan rabies harus lintas sektor, melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, hingga perangkat desa dan RT. Ia mendesak agar sistem pelaporan kasus ditingkatkan hingga ke tingkat komunitas sebagai bagian dari deteksi dini.

“Kita butuh koordinasi yang kuat dari hulu ke hilir. Kalau setiap instansi kerja sendiri, kasus akan terus naik, dan korban makin sulit dicegah,” lanjutnya.

Selain itu, ia mendorong alokasi anggaran khusus dari Pemprov Kaltim untuk memperkuat program pencegahan rabies berbasis komunitas. Menurutnya, pelibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan relawan lokal menjadi kunci keberhasilan di lapangan.

“Masalah rabies bukan sekadar urusan kesehatan, tapi soal keselamatan publik. Pemerintah daerah harus bertindak lebih proaktif sebelum situasi memburuk,” tegasnya.