Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan sistem otonomi daerah.
Ekti mengajak warga Kutai Barat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan transparan.
Ekti menegaskan bahwa konsep otonomi daerah merupakan hasil dari proses panjang reformasi yang bertujuan mendekatkan layanan publik dan pengambilan kebijakan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami peran dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.
“Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya Sabtu 19 Mei 2025.
Ia menilai bahwa selama ini, pemahaman masyarakat tentang demokrasi kerap terjebak pada agenda lima tahunan, yakni pemilihan umum.
Padahal, menurutnya, demokrasi yang sehat harus diiringi oleh partisipasi aktif, pengawasan kebijakan, dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Ekti juga mendorong generasi muda Kutai Barat untuk lebih melek politik dan tidak alergi terhadap isu-isu kebangsaan.
Ia menyebut anak muda sebagai penggerak utama reformasi yang harus diberdayakan agar tak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pembangunan.
“Kalau masyarakat sadar hak dan kewajibannya, mereka tidak akan segan mengkritisi pemerintah. Itu tanda demokrasi yang hidup,” tegasnya.
Selain membahas teori dan kerangka hukum otonomi daerah, sosialisasi ini juga menjadi forum diskusi terbuka mengenai permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal.
Beberapa peserta mengangkat isu minimnya infrastruktur dan lambatnya respon pemerintah dalam menanggapi keluhan warga.
Menanggapi hal itu, Ekti menegaskan bahwa desentralisasi harus diikuti dengan transparansi anggaran dan akuntabilitas pejabat publik.
Ia berjanji akan terus mendorong kebijakan yang memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.
“Kita harus berani mengkritisi, tapi juga harus siap memberi solusi. Itulah esensi berdemokrasi yang dewasa,” pungkasnya. (*)
