Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana membangun Sekolah Rakyat di Kecamatan Palaran pada lahan seluas 7 hektare. Sekolah ini ditargetkan untuk siswa dari keluarga kurang mampu dengan sistem boarding school atau asrama.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa lokasi yang diusulkan berada di dekat Stadion Palaran. Pemerintah pusat telah memverifikasi lahan tersebut, dan kini tinggal menunggu tinjauan langsung dari tim Sekolah Rakyat Jakarta pada 11 April 2025.
"Lokasi ini sudah lolos verifikasi pemerintah pusat. Kami tinggal menunggu kunjungan tim Sekolah Rakyat dari Jakarta untuk peninjauan akhir," ujar Andi Harun, Kamis (27 Maret 2025).
Andi Harun juga menambahkan bahwa Kota Samarinda masuk dalam daftar daerah prioritas setelah Pemkot menerima surat resmi dari Menteri Sosial. Salah satu syarat utama dalam pendirian Sekolah Rakyat adalah tersedianya lahan seluas 5-7 hektare.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan bahwa sekolah ini merupakan program unggulan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi siswa dari keluarga menengah ke bawah.
"Kami sudah melakukan pertemuan virtual dengan pemerintah pusat dan mengusulkan agar Sekolah Rakyat di Samarinda dibangun untuk jenjang SD dan SMP, sesuai kewenangan daerah," kata Asli.
Sekolah ini akan menerapkan sistem boarding school, di mana siswa tidak hanya belajar di sekolah tetapi juga tinggal di dalam kompleks sekolah tersebut.
"Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk pembangunan sekolah ini. Kurikulumnya juga akan disusun langsung oleh pemerintah pusat," tambahnya.
Pada tahap awal, Pemkot mengusulkan kuota sebanyak 75 siswa, yang terdiri dari tiga kelas untuk jenjang SD dan SMP, masing-masing kelas berisi 25 siswa.
"Kami bersyukur Samarinda bisa lolos dalam program ini. Syarat utama bagi calon siswa adalah warga Samarinda dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, tenaga pendidik akan disiapkan langsung oleh pemerintah pusat," tutup Asli. (*)
Editor: Redaksi
