Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Tim Hukum Isran-Hadi berencana untuk melayangkan laporan dugaan poltik uang yang mereka temukan selama Pilkada 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ketua tim kuasa hukum Isran-Hadi, Jaidun mencatat sejumlah kegiatan dugaan money politik itu terjadi diberbagai kabupaten dan kota di Kaltim yang dilakukan secara terang-terangan oleh rival sang petahana, yakni Rudy-Seno.
Dia menyebutkan seperti di kota Balikpapan, terjadi di kilo 10. Kemudian kota Samarinda ada beberapa tempat termasuk di kantor DPD Golkar Kaltim. Kemudian ada kasus di Berau yang di tangkap tangan termasuk di Kutai Timur.
"Beberapa video itu juga sudah viral diedia sosial dan ini tidak terbantahkan,"kata Jaidun dikonfirmasi Rabu, 27 November 2024 saat menyambangi kantor Bawaslu Kaltim.
Kehadiranya di Bawaslu sekaligus mengklasifikasi dugaan politik uang untuk memastikan agar segera ditindaklanjuti Bawaslu.
Selain itu ada juga laporan khusus masyarakat ke Bawaslu yang langsung didampingi tim hukum Isran- Hadi.
"Kami juga banyak laporan terkait money politik dan mudah-mudahan Bawaslu dan Gakumndu bisa melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel,"harapnya.
Dia menjelaskan beberapa kejadian kini sudah diproses Bawaslu, seperti yang terjadi di Balikpapan telah diproses Bawaslu Balikpapan. Kemudian yang di kantor Golkar Kaltim, telah diproses lewat Bawaslu Samarinda.
Sementara kejadian lainya masih dikroscek Bawaslu. Dia mencontohkan seperti yang terjadi di Samarinda seberang. Dan beberapa tempat lainya.
Tim hukum Isran - Hadi menilai, semua kejadian itu terjadi secara terang-terangan dan tidak terbantahkan. Bahkan videonya sudah viral diberbagai platform media sosial.
Namun begitu tidak semua peristiwa dugaan money politik langsung diproses Bawaslu, tetapi masih perlu di kroscek kejadiannya. Karena itu, Jaidun menilai, Bawaslu tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
"Bagaimana mungkin mau menemukan kejadian kalau kita diam ditempat, ada fungsi dan tugas mereka untuk menindaklanjuti ini,"tegasnya.
Okeh karena itu pihaknya akan segera membahas hal tersebut. Kesimpulan dalam rapat nantinya akan diputuskan, jika memungkinkan pihaknya akan melaporkan Bawaslu Kaltim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Karena diduga Bawaslu berpihak, sebab tidak mau menangkap dan tindaklanjuti, tidak mau proses, atas pelaku pelanggaran ini. Kami sangat menyesal, kami akan melaporkan komisioner Bawaslu Kaltim kepada Dewan penyelenggara pemilu ke Jakarta,"pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
