Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta Pertamina menghitung ulang jata BBM di Bumi Etam.
Pasca pertemuan dengan GM PT Pertamina Patra Niaga Balikpapan, seharusnya ada beberapa poin yang harus dikaji.
Seperti adanya oknum yang menjual BBM subsidi dengan harga yang tidak diterapkan pemerintah. Kedua, adanya ketidakcermatan Pertamina di tahun 2022 dalam memperkirakan kebutuhan BBM subsidi di Kaltim untuk tahun 2023.
"Terakhir atau ketiga aktivitas pembangunan di IKN tak dihitung saat menyusun kuota BBM pada tahun lalu. Saya juga minta Pertamina jangan membuat kebijakan yang sama (harus ada kaji ulang)," katanya.
One fix policy for all yang diberlakukan pihak Pertamina kurang tepat. Karena Kaltim tidak sama dengan daerah lain di Indonesia, seperti Jawa atau Sumatera.
Atau dengan Provinsi Kalimantan lainnya. Maka harus ada kebijakan asimetris juga terkait distribusi minyak (BBM) di Kaltim.
Kondisi ini bahkan sudah berlangsung lama. Maka dari itu, instansi terkait berkoordinasi untuk mengatasi kelangkaan BBM Pertalite di Kaltim.
Kegiatan perekonomian masyarakat terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kaltim juga jadi faktor lain
Pembangunan yang sangat pesat pasca ditetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga membutuhkan ketersediaan BBM cukup besar di Kaltim.
"Nah ini yang ingin kita bicarakan dengan pemangku kebijakan perminyakan itu, seperti BPH Migas dan Pertamina. Saya akan mengusahakan, kuota BBM bagi Kaltim tahun 2024 ditambah dengan hitungan-hitungan baru agar tak ada lagi antrean di SPBU pada tahun depan," kata Akmal.
Dia bersama GM Pertamina Parta Niaga sudah sepakat untuk sama-sama menemui pejabat di institusi yang berkaitan dengan menetapkan kuota BBM di Jakarta.
Bahwa untuk tahun 2024 kuota BBM Kaltim perlu ditambah dengan memperhitungkan adanya peningkatan aktivitas pembangunan di IKN dan meningkatnya aktivitas masyarakat.
"Pertemuan dengan pejabat penentu kuota BBM di Jakarta, belum dapat terlaksana. Saat saya berada di Jakarta pada minggu lalu, pejabat yang hendak ditemui sedang tidak berada di Jakarta," tandas Akmal Malik.
