Penulis: Rafika
Presisi.co - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyalakan tanda bahaya terkait proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia secara blak-blakan mengungkap adanya dugaan mark-up anggaran yang gila-gilaan dalam proyek strategis era Presiden Jokowi itu.
Pernyataan tajam dari Mahfud menyoroti lonjakan biaya pembangunan Whoosh per kilometer. Menurutnya, biaya proyek itu naik hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di negara asalnya, China.
"Dugaan mark-up-nya gini. Itu harus diperiksa, ini uang lari ke mana," tanya Mahfud dengan tegas melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis 16 Oktober 2025.
Mahfud MD memaparkan perbandingan biaya proyek Whoosh di Indonesia dengan China. Menurutnya, hitungan ini menimbulkan kecurigaan adanya penyelewengan dana.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar," katanya.
"Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" sambungnya.
Mahfud menilai, proyek ini berpotensi menjadi warisan masalah hukum dan pidana bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beban proyek semakin berat karena utang yang terus membengkak.
Beban proyek Whoosh harus ditanggung oleh negara melalui APBN. Mahfud memaparkan perhitungan suram di mana pendapatan dari tiket tidak akan pernah cukup menutupi bunga utangnya saja.
"Bunga utangnya saja setahun itu Rp2 triliun. Bunga utang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," paparnya.
Mahfud MD melihat adanya pola masalah yang serupa antara proyek Whoosh dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyoroti janji awal pemerintah yang menyatakan kedua proyek raksasa tersebut tidak akan membebani APBN karena didanai sepenuhnya oleh investor swasta.
Namun, Mahfud menyebut hingga kini tidak ada satu pun investor yang benar-benar merealisasikan investasinya di IKN. Realita ini memaksa APBN terus digelontorkan.
"IKN itu kan prosesnya sama dengan Whoosh," kata Mahfud.
"Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen," tegasnya.
Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto dapat segera menyelesaikan benang kusut ini. Tujuannya adalah memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa depan.
"Agar problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu, supaya diungkap. Agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah," tambahnya. (*)
Editor: Redaksi
