Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - DPRD Kaltim gelar rapat paripurna, Kamis (16/11/2023). Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama mengeluhkan persoalan masyarakat ke Pj Gubernur Akmal Malik. Dia mengeluhkan terkait antrean BBM di beberapa daerah Kaltim. Masyarakat harus antre hingga satu jam lebih untuk mendapatkan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Biosolar di SPBU. Dia juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kondisi demikian itu cukup membuat malu kita dengan orang-orang dari luar daerah yang sedang melakukan perjalanan ke Kaltim, khususnya ke Samarinda dan Balikpapan,” kata Romadhony dalam interupsinya yang disampaikan ke Akmal Malik dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Kamis (16/11/2023).
Kehadiran keduakalinya Akmal Malik di Rapat Paripurna DPRD Kaltim menjadi ajang menyampaikan keluh kesah para anggota dewan.
Dari 25 anggota DPRD Kaltim yang hadir, sekitar 10 orang interupsi. Berbagai macam interupsi disuarakan ke Akmal Malik. Mulai dari persoalan tenaga honorer yang sulit jadi PPPK hingga persoalan kebun plasma dari perusahaan perkebunan sawit dan lain-lain.
Menurut Romadhony, persoalan harus antre berjam-jam mendapatkan BBM Subsdi terjadi sepanjang tahun. Yang lebih parah pada tiga bulan terakhir menjelang akhir tahun. Kondisi demikian, nyaris tak ada yang bisa mengatasi.
“Kali ini saya minta Pak Pj Gubernur mencarikan jalan keluarnya,” kata politisi PDI-P ini.
Menanggapi interupsi Romadhony, Pj Gubernur Kaltim, Aklmal Malik menjelaskan, persoalan masyarakat harus antre mendapatkan BBM Subsidi, sudah dikomunikasikannya dengan manajemen PT Pertaminan Patra Niaga Balikpapan pada hari Selasa, berbarengan dengan kegiatan Rapim OPD di Lingkungan Pemprov Kaltim di Balikpapan.
“Saya dua kali mengadakan pertemuan dengan manajemen Patra Niaga Balikpapan. Manajemen Pertamina Patra Niaga tak ada menyampaikan solusi mengatasinya sebab, sangat tergantung kebijakan Pusat,” ujarnya.
Menurut Akmal, dari pembicaraan dengan manajemen Pertamina Patra Niaga Balikpapan, pertama; diketahui bahwa permintaan akan BBM Subsidi setiap tahun selalu melebih kuota yang ditetapkan Kementerian ESDM. Kedua, ada disparitas harga yang sangat mencolok antara BBM Subsidi dengan Non Subsidi.
“Ketiga; kuota yang BBM Subsidi untuk di Kaltim tidak memperhitungkan adanya peningkatan aktivitas riil dunia usaha dan lalulintas orang dan barang setelah proyek IKN Nusantara mulai dilaksanakan,” katanya.
Sehubungan dengan ketiga permasalahan tersebut tak bisa diatasi oleh manajemen Pertamina Patra Niaga di Balikapapan, lanjut Akmal, dia dan manajemen Pertamina Patra Niaga sepakat, bersama-sama menyampaikan kondisi riil di Kaltim terkait BBM Subsidi ke Kementerian ESDM.
“Hal yang utama yang akan saya sampaikan nanti ke Kementerian ESDM adalah persoalan kuota BBM Subsidi yang perlu ditambah dengan memperhitungkan adanya peningkatan aktivitas di IKN, lalulintas orang dan barang,” tegasnya.
Sedangkan permasalahan ada penyalahgunaan BBM Subsidi oleh oknum yang mencari keuntungan dari adanya disparitas harga dengan BBM Non Subsidi, menurut Akmal, itu di luar kewenangan Pemprov mengatasi.
“Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya dari Kementerian ESDM sehingga masyarakat Kaltim tahun 2024 tak antre lagi berjam-jam untuk mendapatkan BBM Subsidi,” kata Akmal.
