Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menilai sejumlah program yang dijalankan Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menunjukkan arah kebijakan yang positif.
Namun demikian, legislatif mengingatkan perlunya perencanaan terpadu agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri dan membebani anggaran daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan hampir satu tahun masa pemerintahan berjalan, sudah terlihat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dorongan terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski begitu, ia menilai capaian tersebut perlu ditopang dengan konsep kerja yang lebih sistematis dan terkoordinasi.
“Programnya ada dan arahnya baik. Tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah desain besar yang jelas, bagaimana seluruh perangkat daerah bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama,” kata Agusriansyah, Jumat 2 Januari 2025.
Menurutnya, tanpa kerangka kolaborasi yang kuat, program strategis berpotensi tidak efektif.
Ia mencontohkan kebijakan pendidikan gratis yang saat ini masuk kategori belanja non-wajib, sehingga berisiko menggeser alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, termasuk jenjang pendidikan menengah dan luar biasa.
Agusriansyah menilai, pemerintah daerah perlu memastikan pembiayaan program tersebut tidak hanya bergantung pada APBD.
Salah satu opsi yang bisa dioptimalkan adalah skema kerja sama dengan pihak swasta melalui regulasi tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kalau ada kebijakan yang bisa dikolaborasikan dengan perusahaan, baik lewat CSR atau TJSL, tentu beban fiskal daerah bisa lebih ringan,” ujarnya.
Hal serupa juga ia sampaikan terkait program pemberian penghargaan bagi pengurus rumah ibadah.
Menurutnya, inisiatif tersebut akan lebih berkelanjutan jika didukung oleh mekanisme kolaborasi lintas sektor yang memiliki dasar hukum jelas.
Ia menilai, saat ini pola kerja antar organisasi perangkat daerah (OPD) masih berjalan terpisah, padahal banyak persoalan daerah yang membutuhkan keterlibatan lebih dari satu OPD secara bersamaan.
“Yang ada sekarang masih rencana kerja masing-masing OPD. Padahal untuk mencapai satu target tertentu, dibutuhkan kerja bersama dengan indikator dan jadwal yang selaras,” katanya.
DPRD Kaltim, lanjut Agusriansyah, mendorong Pemprov segera menyusun peta jalan atau roadmap terpadu sebagai acuan pelaksanaan program prioritas lima tahunan yang tertuang dalam RPJMD.
“Dengan roadmap yang jelas, capaian output dan outcome akan lebih mudah diukur, sekaligus memastikan program berjalan simultan, bukan parsial,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
