Penulis: Cika
Balikpapan, Presisi.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim ) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim menyelenggarakan workshop dengan tema “Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Hutan dan Lahan di Provinsi Kaltim”. Kegiatan workshop tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor ditandai dengan pemukulan gong di Ballroom Novotel, Selasa (29/8/2023) pagi.
Tampak hadir dalam acara yakni Anggota DPR RI Awang Faroek Ishak, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, Bupati Paser Fadli Fahmi, Kepala DLH Kaltim EA Rafiddin Rizal, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL KLHK, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi Ditjen PPI KLHK, Analis Kebijakan Ahli Utama Bidang Perubahan Iklim KLHK, para Kepala Dinas di Kabupaten/Kota dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Isran Noor menjelaskan bahwa substansi dari workshop ini menjadi penting bagi semua pihak, baik yang menyangkut kebijakan, peran para pihak, mekanisme, tata kelola hingga proses perhitungan emisi GRK serta validasi dan verifikasi unit karbon.
“Kita tidak mungkin terus bergantung pada kekayaan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, gas dan batu bara yang potensinya terus berkurang dan pada saatnya akan habis,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Daerah akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk dapat bekerja bersama, apa dan bagaimana implementasinya yang cocok dan dapat diterapkan ke dalam sistem pengukuran, pemantauan dan pelaporan (MMR) di Kaltim.
“Workshop ini merupakan pertemuan penting guna mendapatkan informasi dan arahan kebijakan serta langkah-langkah strategis di dalam melaksanakan kebijakan nilai ekonomi karbon dalam mencapai NDC,” tambahnya.
Ditemui setelah pembukaan, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi terkait nilai ekonomi karbon. Hal itu dilakukan karena Kaltim sudah mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia.
“Maka dari itu dilakukan pemahaman terhadap penurunan emisi rumah kaca dari semua stakeholder di Kaltim agar lebih maksimal,” ucapnya.
Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat dan nilai kepada masyarakat. Agar lebih maksimal lagi sebagai usaha untuk menurunkan dampak daripada emisi gas rumah kaca. Selain itu untuk menyiapkan IKN yang konsepnya hutan kota.
“Saya rasa ini yang lebih utama, apakah dengan cara mempertahankan dan memelihara hutan yang ada atau meningkatkan kembali penanaman hutan, baik hutan mangrove, gambut dan lainnya,” tutupnya. (adv/pemkabkutim)
