Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Aktivitas pertambangan diduga ilegal di atas lahan pemerintah yang terjadi baru-baru ini di daerah Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, disorot serius oleh Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Muhammad Yusran.
Politikus Partai Golkar itu meminta Pemkot Samarinda lebih tegas dalam melindungi aset-asetnya. Terlebih, yang melakukan penyerobotan lahan diduga kuat adalah pertambangan ilegal.
“Pemkot harus bersikap tegas dalam hal ini. Harus ada koordinasi antara pemerintah dan DPRD agar hal seperti ini tidak terjadi,” ungkap Muhammad Yusran saat dihubungi melalui sambungan seluler, Senin, 24 Oktober 2022.
Yusran menilai, jika kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka ada kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan pemkot melalui OPD terkait. Akan hal tersebut, ia mendorong agar Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta aparat tegas melakukan penindakan.
“Harusnya jangan terjadi lagi, dalam artiannya harus ada kekuatan safety dalam mengantisipasi kejadian tidak terulang lagi,” ucapnya.
Kendati demikian, Yusran berharap aktivitas tambang illegal di Kota Samarinda tak terjadi lagi. Sebab, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan.
“Semoga hal ini tidak terjadi lagi. Dan disini Pemerintah haru lebih aktif dalam hal pengawasan, khususnya pada asset pemerintah,” pungkasnya. (*)
