Penulis: Presisi 1
SAMARINDA, Presisi.co – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Samarinda mendapat perhatian DPRD Samarinda. Selain berharap pasokan energi nasional segera kembali normal, DPRD juga meminta PT PLN (Persero) meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait jadwal pemadaman.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari persoalan pasokan energi di tingkat nasional. Menurutnya, berkurangnya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik berdampak pada menurunnya kapasitas produksi listrik, termasuk di Kalimantan Timur.
"Beberapa waktu lalu kita melihat adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah karena pasokan batu bara ke PLN tidak mencukupi. Dampaknya sekarang juga dirasakan di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda," ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan pasokan listrik membuat PLN harus melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan.
"Ketika penyediaan listrik tidak mencukupi kebutuhan, tentu ada penyesuaian kapasitas yang harus dilakukan. Dari situlah kemudian terjadi pemadaman di berbagai wilayah," katanya.
Menurut Rohim, penyelesaian persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PLN. Karena itu, pemerintah daerah maupun DPRD tidak memiliki kewenangan langsung dalam aspek teknis penyediaan energi listrik.
Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis agar pasokan listrik kembali stabil sehingga tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.
"Kami berharap persoalan pasokan batu bara ini bisa segera ditangani sehingga pelayanan listrik kembali stabil. Kondisi seperti ini tentu berdampak pada produktivitas dan kegiatan masyarakat sehari-hari," tegas politisi PKS tersebut.
Selain itu, Rohim menilai PLN perlu memperkuat komunikasi publik selama pelaksanaan pemadaman bergilir. Menurutnya, informasi yang jelas dan disampaikan lebih awal akan membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Ia mendorong PLN memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa, media sosial, hingga layanan pesan singkat untuk menyampaikan jadwal pemadaman secara lebih luas dan terstruktur.
"Kalau pemadaman memang harus dilakukan, masyarakat perlu mendapatkan informasi lebih awal. Idealnya dua hingga tiga hari sebelumnya sudah diumumkan wilayah yang terdampak, waktu pelaksanaan, serta perkiraan durasinya. Dengan begitu masyarakat dan pelaku UMKM dapat mengatur aktivitas mereka lebih baik," pungkasnya. (adv)
