Penulis: presisi2
SAMARINDA, Presisi.co – DPRD Samarinda meminta pemerintah pusat segera merealisasikan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang hingga kini belum diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Keterlambatan tersebut dinilai berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Tepian.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan nilai kekurangan salur dana yang belum diterima mencapai sekitar Rp427,7 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan sejak 2023 hingga 2024.
Menurut Helmi, keterlambatan pencairan dana transfer mengurangi kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.
"Kami berharap ini menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat," ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan dana tersebut merupakan hak pemerintah daerah yang seharusnya dapat segera direalisasikan. Dengan tersalurkannya dana tersebut, berbagai program prioritas diyakini dapat berjalan lebih optimal tanpa terkendala anggaran.
Helmi juga menilai persoalan serupa tidak hanya dialami Samarinda, tetapi juga dirasakan oleh sejumlah daerah lain di Indonesia yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
"Tidak hanya Samarinda, hampir semua daerah sangat membutuhkan dana tersebut," katanya.
Meski demikian, DPRD Samarinda tetap optimistis pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait penyaluran dana tersebut.
Helmi berharap pencairan Dana TKD dapat segera dilakukan agar percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program prioritas daerah dapat terlaksana sesuai rencana.
"Kalau ini bisa segera terealisasi, tentu program-program pembangunan bisa berjalan lebih lancar," pungkasnya. (adv)
