Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Eks Kepala Sekertariat Presiden, Heru Budi Hartono, resmi menjabat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Ia dikenal publik sebagai sosok yang berprestasi karena telah melalang buana di berbagai lini pemerintahan bidang kerja. Meskipun demikian, Heru ternyata sempat terseret dalam sejumlah kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korusi.
Informasi tersebut awalnya dibeberkan Pakar Kebijakan Publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat. Ia menjelaskan Heru memiliki sejumlah ‘catatan hitam’ saat menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta.
“Di masa Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), nama Heru disebut di beberapa perkara mulai dari RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng sampai reklamasi teluk Jakarta. Namanya pun muncul dalam penyidikan korupsi KPK,” jelas Achmad melalui keterangan tertulisnya.
Dilansir dari Suara.com, jejaring Presisi.co, berikut adalah sejumlah kasus yang menyandung birokrat tersebut.
Dua Persoalan Pembelian Lahan
Heru sempat terseret dalam pusaran kisruh pembeliah lahan RS Sumber Waras saat menjabat sebagai Kepala BPKAD DKI Jakarta pada 2014. Pemerintah kala itu membeli sepetak lahan milik RS Sumber Waras senilai Rp 755,6 miliar.
Namun satu tahun setelahnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan dalam pembelian tersebut. Harga beli tanah dinilai terlalu mahal dan merugikan negara. BPK pun memberikan dua opsi kepada pemerintah DKI. Mengganti rugi uang atau menghentikan proses pembelian.
Temuan tersebut pun sempat dilaporkan BPK kepada DPR RI dan KPM. Namun di akhir persoalan, lembaga anti rasuah menyatakan tidak menemukan unsur korupsi dalam pembelian lahan tersebut.
Adapun persoalan lahan kedua yang dihadapi Heru, adalah pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Kala itu, Gubernur Ahok menuding bahwa ada permainan mafia di balik pembelian yang semula merupakan aset Pemprov tersebut. Meski demikian, Heru mengaku pihaknya tak dilibatkan dalam pembelian lahan
Reklamasi Teluk Jakarta
Heru juga sering dikaitkan dengan dugaan kasus suap reklamasi pantai Jakarta. Ia bahkan sempat diperiksa KPK atas dugaan keterlibatan pada 2016 silam. Kasus tersebut menghasilkan tiga orang tersangka.
Yakni Anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan personal assistant PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro. Heru terakhir menyandang status sebagai saksi dalam kasus tersebut. (*)
Editor: Bella
Join Grup Telegram Presisi.co untuk mendapatkan update berita pilihan setiap hari. Klik link https://t.me/presisidotco untuk bergabung sekarang.
