Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Kota Samarinda bakal melanjutkan upaya normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Jembatan Ruirahayu hingga Jembatan Gang Nibung mulai besok, Jumat, 13 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, setelah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV pada Kamis, 12 Mei 2022 di Balai Kota Samarinda.
Andi Harun menyebut, sebanyak 98 bangunan yang sebelumnya perlu dilakukan pembebasan lahan, kini hanya tinggal 30 bangunan lagi yang masih dalam proses pembayaran ganti rugi.
"Progres normalisasi sampai tahap 60 persen, kurang lebih sisanya 30 rumah yang masih dalam proses penyelesaian pembayaran," ucap Andi Harun kepada awak media.
Andi Harun melanjutkan, mulai Jumat pagi besok, sejumlah alat berat akan diarahkan ke lokasi, yakni dimulai dari Jembatan Ruhui Rahayu.
"Setelahnya, kemungkinan selang dua hari, baru material akan masuk," paparnya.
Kabid Sumber Daya Air (SDA) PUPR-Pera Kaltim, Runandar menjelaskan, pengerjaan normalisasi bakal dilakukan secara simultan, sembari menunggu 30 sisa bangunan yang perlu dibebaskan lagi oleh Pemkot Samarinda.
Ia menyebut, sementara PUPR-Pera Kaltim yang melakukan normalisasi, maka BWS Kalimantan IV yang kemudian akan melakukannormalisasi, maka BWS Kalimantan IV yang kemudian akan melakukan penurapan di sempadan SKM. Pihaknya akan melakukan normalisasi dari arah hulu terlebih dahulu guna memudahkan mobilisasi.
"Dari situ, ada titik yang sudah bebas, material ditempatkan disitu, dan kami mulai membongkar dan BWS mengikuti dari belakang. Jadi dilakukan secara simultan," ucap Runandar.
Ia menambahkan, berdasarkan pemetaan, normalisasi akan berlanjut ke sisi-sisi lain SKM. Setelah pemkot rampung menyelesaikan pembebasan lahan di Kelurahan Sidodadi, normalisasi kemudian dilanjutkan di Kelurahan Temindung Permai.
"Baru dilanjut lagi ke segmen Jembatan Perniagaan sampai ke Tarmidi," ucap Runandar.
Untuk diketahui, kegiatan normalisasi ini menggunakan anggaran yang bersumber dari tiga pihak. Sebesar Rp 8 miliar dari Pemkot Samarinda untuk pembebasan lahan warga, sebesar Rp 33 miliar dari BWS Kalimantan IV untuk penurapan sempadan SKM, dan Rp 10 miliar dari PUPR-Pera Kaltim untuk normalisasi.
"Diharapkan tahun ini masalah-masalah sosial bisa selesai, sehingga normalisasi bisa terus berlanjut," pungkas Runandar. (*)
