search

Advetorial

dprd samarinda Fuad FakhruddinPT SamacoMahakam Lampion Garden

PT Samaco Jadi Sorotan, Ketua Komisi II DPRD Samarinda: Persoalan Retribusi

Penulis: Jati
Selasa, 08 Februari 2022 | 420 views
PT Samaco Jadi Sorotan, Ketua Komisi II DPRD Samarinda: Persoalan Retribusi
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fakhruddin.

Samarinda, Presisi.co - Permasalahan di balik kerjasama Pemkot Samarinda dengan PT Samaco sebagai pengelola wisata Mahakam Lampion Garden (MLG) serta Mahakam Riverside Market (Marimar), sampai kini masih bergulir.

Saat ini, Pemkot Samarinda tengah mempertimbangkan sekaligus merevisi terkait dengan kerjasama PT Samaco yang juga tak kunjung membayar kewajiban dana retribusi.

Polemik Pemkot Samarinda dengan PT Samaco itu juga mendapatkan respon dari Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhrudin.

Ia menyebutan bahwa dengan adanya penurunan angka penyebaran Covid-19, maka MLG dan Marimar masih mempunyai potensi yang cukup besar dalam peningkatan PAD dari sektor wisata.

Fuad juga meminta kepada pihak PT Samaco agar segera menyelesaikan dana retribusi yang terhambat kepada Pemkot Samarinda itu, sehingga kerjasama pun dapat terus berlanjut.

"Keinginan kami apabila terjadi sebuah pelanggaran di dalam kontrak kerja sama, ini harus dievaluasi dan dibahas kembali," sebut Fuad saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa, 8 Februari 2022. 

Menurut Fuad, pemutusan kontrak kerjasama antara Pemkot dengan PT Samaco bukanlah jalan keluar, lantaran PT Samaco masih mempunyai kewajiban membayar retribusi tersebut.

"Jadi kami mendorong agar PT Samaco bisa menyelesaikan tanggung jawab itu. Sehingga permasalahan ini tidak terjadi kembali di kemudian hari," ungkapnya. 

Fuad pun memberikan saran kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan polemik itu secara baik-baik tanpa adanya pemutusan kerjasama.

"Keterangan dari pihak pengelola di situasi pendemi menjadi alasan hingga saat ini tanggung jawab pembayaran belum bisa direalisasikan," sebut Fuad. 

Ia juga menerangkan, bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil kedua belah pihak guna menindak lanjuti persoalan kekurangan biaya sesuai kontrak kerjasama tersebut.

"Kami ada rencana menanggil kembali pihak pengelola dan pemerintah," tutupnya.

Editor: Yusuf