Penulis: Pre01
Sangatta, Presisi.co - Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang telah meminta jajarannya untuk melakukan pendataan ulang jumlah penduduk miskin. Agar, bantuan sosial yang diserahkan oleh Pemkab Kutim ke depan, lebih tepat sasaran.
Instruksi tersebut disampaikan Kasmidi dalam rapat koordinasi (Rakor) penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutim, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Rabu 10 November 2021 kemarin.
"Nanti dari situ akan divalidasi ulang, sehingga nanti akan menjadi satu data saja yang dipakai oleh Pemkab Kutim. Baik Dinsos maupun Dinas lainnya. Seperti Disdukcapil, Disperindag, Dinas Kesehatan, atau organisasi lainnya atau di luar pemerintah, seperti BPS," sebut Kasmidi.
Kasmidi meminta, dalam dua minggu ke depan kembali digelar rapat lanjutan, sambil menunggu validasi data dari Dinsos. Terkait data jumlah orang yang sangat miskin di Kutim. Mulai dari kategori Desil 1, 2, 3 dan 10.
Sebagai informasi, rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut Desil atau kelompok per-sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 Desil. Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu yaitu Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 persen terendah. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20 persen terendah. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30 persen terendah dan seterusnya. Sedangkan Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Rakor ini dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Kepala Bappeda Kutim Suprihanto, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sulastin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumarjana, Kepala Badan Pusat Statistik Kutim Ahmad Junaedi dan undangan lainnya.
Rakor yang dilaksanakan Pemkab Kutim kali ini menjadi respon pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut bahwa angka kemiskinan di Kutim mencapai 105 ribu. Mendengar laporan itu, Wabup Kasmidi lantas membantah dan menegaskan bahwa angka kemiskinan di Kutim tidak sebanyak itu. Sebab dalam laporan yang disampaikan oleh Dinsos Kutim dalam Rakor tersebut data kemiskinan, khususnya warga kategori sangat miskin di Kutim mencapai kurang lebih 4000 Kepala Keluarga (KK).
"Maka dari itu perlu dilakukan validasi ulang. Kita ingin masyarakat yang memang sangat miskin di Kutim bisa mendapatkan bantuan secara penuh dari pemerintah. Untuk itu akan didata ulang. Kita akan melakukan rapat kembali mengundang Camat, Kades hingga perusahaan. Sehingga, apabila ada warga di wilayah perusahaan itu ada yang miskin, wajib dibantu atau diberikan lapangan pekerjaan," tutup Kasmidi. (*)
Editor: Yusuf
