Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021 tak lama lagi berlangsung. Komisi IV DPRD Kaltim menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Selasa 25 Mei 2021 untuk membahas hal tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub menjelaskan, ada beberapa pembahasan khusus yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Yakni PPDB di Balikpapan dan Samarinda.
Politikus dari Fraksi PPP itu menyebut, seluruh rambu-rambu telah disiapkan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) kepala Disdikbud Kaltim. Yakni tetap menerapkan sistem zonasi. Akan tetapi, mekanisme teknis lainnya bakal diserahkan langsung ke masing-masing kabupaten/kota. Sebab di sana lah yang akan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di daerah masing-masing. "Apakah akan menggunakan sistem jarak, berdasarkan peta, ataupun ketentuan lainnya. Tapi kalau kuota penerimaan itu sudah normatif. Misalnya afirmasi sekian persen. Kemudian prestasi sekian persen, dan zonasi sekian persen," ungkap Rusman kepada awak media, Selasa 25 Mei 2021.
Diketahui, ujian nasional (UN) sudah resmi ditiadakan. Siswa menggunakan nilai rapor semester sebagai rujukan memilih sekolah. Selain itu, ada pula penerimaan dari bidang prestasi. Yakni prestasi akademik dan non akademik. Seperti olahraga dan seni. "Kalau berprestasi secara akademik, itu berarti nilai rapor jadi rujukan. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan. Apabila calon siswa memiliki prestasi dan mampu memenuhi kategori, maka boleh masuk semua zona," tutur Rusman.
Sebab, jika berprestasi tapi tak bisa masuk semua zona, menurut Rusman percuma. Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih memahami sistem.
Ia menjelaskan, karena sistem PPDB kali ini kembali online, maka diharapkan seluruh SMA/SMK sederajat di Kaltim harus siap. "Berdasarkan pengalaman yang lalu, kami minta ada pelayanan drive thru. Tapi tidak semua sekolah bisa. Silakan berdasarkan kemampuan," urainya.
Rusman berharap tidak terjadi down pada server PPDB. Hal tersebut menjadi evaluasi. Mengingat, pernah terjadi di PPDB sebelumnya. Masing-masing disdikbud diberi kewenangan mengatur teknis di wilayah masing-masing. Termasuk bekerja sama dengan penyedia layanan atau operator jaringan. "Sehingga masyarakat tidak merasa sulit. Kami minta disdikbud Kaltim supaya berupaya saat hari H, server tidak down. Nanti muncul kegaduhan," pungkas Rusman. (*)
Editor: Rizki
