Salehuddin Ingin Vaksinasi Gotong Royong Kaltim Dimaksimalkan
Penulis: Jeri Rahmadani
Rabu, 19 Mei 2021 | 682 views
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. (Jeri Rahmadani/Presisi.co)
Samarinda, Presisi.co – Vaksinasi gotong royong telah dimulai pada Selasa 18 Mei 2021 lalu. Pengadaan vaksinasi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 10/2021.
Disebutkan vaksinasi gotong royong itu dilaksanakan untuk karyawan, keluarga, atau individu lain dalam keluarga. Pendanaannya dibebankan pada hukum ataupun badan usaha. Artinya, vaksin ini gratis bagi para penerima.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengungkapkan, vaksinasi tersebut membantu upaya memutus mata rantai Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Hal ini akan bergantung dengan proses komunikasi yang terjalin dengan pemangku kepentingan perusahaan.
"Sebab perusahaan juga bagian dari Indonesia dan punya keluarga. Mereka harus dapat. Tapi partisipasi perusahaan juga harus pro aktif dengan pemerintah. Ini kesempatan untuk memberi pelayanan kesehatan bagi karyawan-karyawan dan keluarganya," ungkap lelaki yang akrab disapa Ale itu, Senin 17 Mei 2021.
Vaksinasi gotong royong tersebut dinilai tepat karena mampu mempercepat proses vaksinasi. Namun Salehuddin menegaskan, koordinasi dengan Satgas Covid-19 perlu diperhatikan agar proses pendataan bisa sinkron.
"Pemerintah pusat itu menargetkan sekian bulan persentase vaksinasinya sudah harus meningkat. Mudah-mudahan, perusahaan yang ada ini bisa terlibat," lanjutnya.
Apakah program vaksinasi gotong royong ini mampu mengantarkan Kaltim meraih herd immunity, ia menyebutkan harapan tersebut.
"Kalau herd immunity, saya belum bisa optimistis. Tapi kalau ini tetap jalan dan semampunya perusahaan, tentu ada harapan. Karena tak semua perusahaan mampu. Apalagi di tengah Covid-19," beber politisi dari Fraksi Golkar itu.
Sebab tak dapat dimungkiri di tengah pandemi ada beberapa perusahaan yang mampu bertahan dan sebaliknya. Sehingga, perusahaan-perusahaan yang bertahan harus difokuskan menjalani program vaksinasi ini.
"Jadi bersifat wajib. Sedangkan bagi perusahaan yang kurang stabil, bantuan dari pemerintah mesti kembali diharapkan," imbuhnya. (*)