Penulis: Topan
Presisi.co - Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Adian Napitupulu, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk serius dalam mengevaluasi kabinet kerjanya.
Pernyataan tersebut, disampaikan Adian saat hadir dalam kesempatan diskusi terbuka "Bincang Santai Adian Napitupulu" yang disiarkan langsung di melalui YouTube. Dikesempatan tersebut, kondisi krisisnya negara di masa pandemi Covid-19 ini.
"Presiden Republik Indonesia (Bpk. Jokowi) harus melakukan evaluasi serius terhadap Kabinetnya. Ini demi menyelamatkan bangsa kita, presiden saat ini butuh tim/pembantu (menteri) yang istilahnya kalau kendaraan itu double garden “4x4” agar dapat menerjang segala medan sesuai situasi bangsa kita terkini," ungkap Adian.
Krisisnya negara di masa pandemi ini sendiri disebutnya sesuai fakta yang tersaji di lapangan, yang dimana Indonesia saat ini disebut tengah berhadapan dengan situasi yang sulit dan krisis.
Bahkan, jika memang Jokowi diharuskan merombak kabinet kerjanya, itu lagi-lagi dikatakan Adian merupakan kewenangan Jokowi sebagai Presiden.
"Ini demi menyelamatkan 270 Juta rakyat Indonesia, akan saya dukung sepenuhnya," lugas Adian.
Lanjut dikatakan anggota Komisi VII DPR-RI ini, saat kondisi ekonomi nasional tengah terpuruk, rakyat butuh kepastian yang benar-benar bekerja melindungi rakyat. Dengan demikian, reshuffle kabinet yang dimaksudnya, bukan persoalan ingin dan tidak ingin, namun lebih pada butuh atau tidak butuh.
"Situasi ini memaksa agar para pembantu presiden harus rela jam tidurnya yang biasa 8 jam sehari jadi 3 jam sehari, menterinya harus rela tidak main golf dulu, rela tidak bersenang-senang, tidak cengengesan tapi fokus kerja keras membantu presiden melayani rakyat," singgungnya.
"Dengarlah suara rakyat, seperti yang sudah disajikan kurang lebih 4 (empat) lembaga survey dimana sudah tersebar luas diberbagai media dimana kesemuaan hasil daripada lembaga survey tersebut meminta perlu reshuffle, itu bukan kata saya ya??" lanjutnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Adian juga sempat menjawab pertanyaan terkait masa depan Erick Thohir di Menteri BUMN. Lantaran saat ni ada sekitar 1000 hingga 1200 perusahaan milik negara di bawah koordinasi Menteri BUMN, maka reshuffle Erick Thohir dari Kabinet Indonesia Maju Jilid II, sepenuhnya hak perogratif Jokowi.
"Yang harus diperhatikan, diawasi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh, maka hal itu pantas dilakukan sesuai perogratif presiden, kata Adian.
