Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025. Total anggaran ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun, dengan penurunan signifikan pada sisi pendapatan daerah.
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Sidang II Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Jumat 12 September 2025 malam.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, yang mewakili Gubernur Rudy Mas’ud.
Dalam sambutannya, Seno mengapresiasi kerja sama legislatif dan eksekutif yang berhasil merampungkan pembahasan sesuai jadwal.
Ia menegaskan bahwa perubahan anggaran ini akan menjadi dasar penyusunan APBD Perubahan 2025.
Salah satu sorotan utama dalam perubahan KUA-PPAS ini adalah penurunan Pendapatan Daerah dari semula Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun, atau berkurang sekitar Rp950,76 miliar.
Penurunan ini terjadi pada:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD): dari Rp10,03 triliun menjadi Rp9,56 triliun (turun Rp468,74 miliar)
• Pendapatan Transfer: dari Rp9,86 triliun menjadi Rp9,27 triliun (turun Rp585,14 miliar)
• Sementara pendapatan lain-lain yang sah justru naik Rp103,12 miliar
Di sisi lain, Belanja Daerah justru meningkat dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun, naik Rp746,85 miliar.
Kenaikan terjadi pada berbagai pos, antara lain:
• Belanja Operasi: naik Rp729,11 miliar
• Belanja Pegawai: naik Rp75,37 miliar
• Barang dan Jasa: naik Rp634,62 miliar
• Subsidi: naik signifikan dari Rp1,75 miliar menjadi Rp10 miliar
• Hibah dan bantuan sosial mengalami penyesuaian kecil
• Belanja Modal: naik Rp50,14 miliar
• Belanja Transfer ke kabupaten/kota juga naik Rp33,26 miliar
Sementara itu, Belanja Tidak Terduga justru dikurangi sebesar Rp65,66 miliar.
Untuk menutup selisih belanja yang meningkat di tengah penurunan pendapatan, Pemprov Kaltim mengandalkan pembiayaan daerah, yang melonjak dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun.
Seno Aji menyatakan bahwa arah belanja dalam APBD-P 2025 akan difokuskan pada:
• Peningkatan kualitas pendidikan
• Layanan kesehatan dan penanggulangan stunting
• Penguatan sektor pertanian
• Pembangunan infrastruktur konektivitas antar daerah
• Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin
• Pemulihan daya beli masyarakat
“Ini adalah langkah untuk memenuhi kewajiban daerah dalam pemerataan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Semua diarahkan untuk pelayanan dasar yang berkelanjutan,” ungkapnya. (*)
Editor: Redaksi
