Penulis: Putri
Samarinda, Presisi.co - Postingan di akun instagram Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang berjudul “Patut Ditiru, Rumah Panggung Bebas Banjir di Pemuda III” tuai kritikan dari warganet Kota Samarinda. Menanggapi itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Siswadi angkat bicara.
Siswadi tidak yakin itu keluar dari pengambil kebijakan Pemkot Samarinda. Hanya saja, menanggapi komentar netizen, dirinya sepakat bahwa untuk mengatasi banjir bukan berarti mengubah bangunan. Tetapi bagaimana menata bangunan.
"Pemkot harusnya tidak memberikan izin untuk mendirikan bangunan di wilayah resapan air," kata Pak Sis, panggilannya, Sabtu (30/5/2020).
Kata Pak Sis lagi, jika solusinya rumah panggung, mau berapa meter tinggi rumah tersebut dibangun. Jadi menurut Pak Sis, itu bukanlah sebagai jawaban.
"Solusi terbaik adalah banjir di Samarinda harus terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota," ucapnya.
Menurutnya, penanganan air terutama Ilir dan ulu termasuk Karang Asam tidak bisa dikerjakan oleh Pemkot Samarinda sendiri. Harus ada sinergi yang sangat intensif antara pemerintah provinsi karena memang itu wilayah pembangunan provinsi.
Termasuk pemerintah pusat yang sekarang lagi merevitalisasi Bendungan Benanga, yaitu wilayah sungai. Diketahui dari Kementerian PUPR ada anggaran 100 miliar lebih yang sekarang lagi dikerjakan Pemkot Samarinda.
"Harapan saya pemerintah provinsi juga membantu merevitalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), kemudian Pemkot Samarinda yang bekerja untuk sosialnya. Kalau ini berjalan saya yakin ini tidak akan banjir di Samarinda," harap Pak Sis.
Disinggung mengenai statement warganet tentang Kota Samarinda tidak layak sebagai kota penyangga ibu kota negara (IKN), Siswadi menyatakan tidak setuju.
"Kalau hari ini yang dijadikan acuan banjir, yah mestinya bagaimana menangani banjir itu," sambungnya.
Tapi kalau dari aspek lain, diketahui Samarinda diapit 5 kabupaten kota, Kukar (Kutai Kartanegara), Kubar (Kutai Barat), Mahulu (Mahakam Ulu), Bontang, Kutim (Kutai Timur). Dari sini, kata Siswadi lagi, tentu Samarinda dinilainya sangat strategis untuk menjadi penyangga ibukota.
"Kalau dijadikan pusat bisnis bisa strategis sekali. Jadi sekali lagi saya tidak setuju kalau Samarinda disebut tidak layak sebagai kota penyangga IKN," terang Siswadi.
Solusi terdekat untuk mengatasi banjir yang diberikan Siswadi ialah pengerjaan drainase yang dikerjakan Pemkot Samarinda. Pengerjaan itu juga dilakukan secara bertahap.
"Seperti simpang 4 Lembuswana dahulu, Lambung Mangkurat, baru Antasari. Karena asal dari 3 segmen ini berbeda, kemudian anggarannya juga," pungkas Siswadi.
