Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co - Setelah Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) tahun Anggaran 2019 bulan lalu, akhirnya DPRD Kukar menggelar Sidang Paripurna Istimewa, Rabu(27/5/2020) sore, di gedung serba guna DPRD Kukar, yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasid, yang juga dihadiri Bupati Kukar.
Penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Kukar tahun anggaran 2019, dibacakan oleh perwakilan Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Hamdan, dihadapan para anggota DPRD yang hadir, dan disaksikan secara virtual oleh pimpinan OPD Pemkab Kukar.
Diawali penyampaian rekomendasi Komisi I, Hamdan menyampaikan bahwa koordinasi antar OPD di Pemkab Kukar saat ini dinilai kurang harmonis lantaran banyaknya temuan masalah di lapangan.
Disamping itu, program transmigrasi yang dilaksanakan pemkab juga dinilai tak merata. Program ini dinilai tak menyentuh daerah lumbung pangan di Kukar. Pun demikian dengan wilayah pertanian yang berubah fungsi menjadi areal pertambangan.
“Gerakan penertiban pertanahan dan lahan, sepertinya tidak berjalan, sedangkan Perda penyelamatan lahan sebagai areal lumbung pangan sudah ada, “ ucapnya.
Komisi I lanjut dikatakan Hamdan turut menyoroti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). Selain peningkatan kualitas SDM, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal (TKL) yang profesional juga harus turut menjadi perhatian Pemkab Kukar.
Komisi I menilai, program peningkatan pelatihan kerja bagi TKL masih lemah ditingkat desa. Sementara, perlindungan terhadap TKL juga dinilai belum optimal. DPRD menilai Pemkab belum tegas dalam penempatan ASN.
“Tampaknya, Pemkab Kukar belum Berpihak kepada TKL," imbuhnya.
Lanjut terkait rekomendasi dari Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dikatakan Hamdan industri perdagangan diharapkan jadi sumber pendapatan daerah. Pengambangan sektor ekonomi dinilai tak cukup dari sisi pembinaan. Ia mencontohkan, proses pengalihan pasar Tangga Arung ke pasar Mangkurawang juga belum maksimal pemanfaatannya.
"Pemkab juga minim memberikan perhatian ke Koperasi, saat ini hanya Koperasi Kelapa Sawit yang mendominasi di Kukar, “ ucapnya.
Hamdan melanjutkan, belanja pegawai masih sangat tinggi, seharus bisa berbagi untuk pembinaan UMKM. Kerjasama dengan perbankan sebetulnya bisa dilakukan Pemkab Kukar dalam membina Koperasi dan UMKM.
“DPRD menyarankan, agar Dinas Penanaman Modal dan Promosi Daerah(DPMPD) kinerjanya bisa dimaksimalkan. Pengembangan sektor pariwisata juga harus dikelola secara profesional, yang dikelola oleh pihak swasta yang berpengalaman, “katanya.
Editor : Oktavianus
