Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menghidupkan aktivitas perdagangan di Tangga Arung Square (TAS) dinilai belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut terungkap saat rombongan DPRD Kukar meninjau langsung kawasan pasar modern tersebut pada Kamis, 30 April 2026.
Dalam peninjauan itu, DPRD Kukar menerima berbagai keluhan dari pedagang terkait minimnya pengunjung dan belum optimalnya fasilitas pendukung yang tersedia. Dari pantauan di lapangan, sejumlah kios di TAS juga masih tampak kosong dan belum terisi sepenuhnya, sementara aktivitas jual beli terlihat belum ramai.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pihaknya kerap menerima aduan masyarakat maupun pedagang terkait kondisi pasar yang dibangun menggunakan anggaran besar tersebut.
“Pedagang pasar kemarin juga datang ke DPRD menyampaikan keluhan. Tentu semua kita sikapi, karena membangun pasar ini menggunakan uang rakyat, nilainya sekitar Rp500 miliar,” ujarnya usai peninjauan.
Menurut Ahmad Yani, pembangunan TAS seharusnya mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tenggarong, bukan sekadar proyek fisik tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan seluruh kios, lapak, maupun area usaha yang tersedia harus dapat terisi penuh agar aktivitas bisnis di dalamnya tumbuh.
“Kita harap dengan terbangunnya pasar ini ekonominya maju dan berkembang. Bukan berarti pemerintah hanya ingin mencari untung karena sudah membangun, tapi bagaimana pasar ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Semua tempat jualan harus terisi penuh,” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah daerah belum seharusnya berfokus pada perolehan pendapatan asli daerah (PAD) apabila geliat perdagangan di TAS sendiri masih belum tumbuh.
“Kalau semua bisnis di situ berkembang dan dimanfaatkan, baru pemerintah bisa bicara soal PAD. Tapi kalau belum maju dan belum berkembang, jangan dulu berpikir ke sana,” katanya.
Sebagai langkah awal untuk menarik masyarakat datang ke TAS, DPRD Kukar meminta agar pengelola sementara memberlakukan parkir gratis bagi pengunjung. Selain itu, kendaraan yang selama ini parkir di pinggir jalan sekitar kawasan pasar diminta diarahkan masuk ke area parkir utama.
Menurut Ahmad Yani, kebijakan tersebut diyakini dapat mendorong pengunjung masuk ke dalam kawasan pasar dan berpotensi meningkatkan transaksi pedagang.
“Untuk sementara semua parkir gratis dulu. Semua kendaraan yang parkir di sekitar pintu atau pinggir jalan harus diarahkan masuk. Ketika mereka masuk parkir, pasti ada kemungkinan singgah dan belanja sebelum pulang. Kalau parkir di pinggir jalan, ya tidak akan masuk berbelanja,” jelasnya.
Tak hanya itu, DPRD Kukar juga meminta seluruh akses dan portal yang selama ini belum difungsikan agar segera dibuka untuk mempermudah mobilitas masyarakat menuju area pasar.
“Portal-portal yang memang belum dimanfaatkan atau belum dibuka, hari ini kita minta dibuka dulu supaya akses masyarakat lebih mudah,” pungkasnya.
DPRD Kukar berharap kebijakan relaksasi tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menghidupkan TAS, sembari menunggu langkah strategis lanjutan dari pemerintah daerah agar pusat perdagangan baru itu benar-benar berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya. (*)
Editor: Redaksi
