Penulis: Yusuf
Samarinda,Presisi.co – Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia (Perhapi) Kalimantan Timur mendorong pemerintah untuk memanfaatkan eks lubang tambang batu bara (void) menjadi fasilitas pengendali banjir (polder) di Kota Samarinda.
Konsep ini, disampaikan langsung oleh Ketua Perhapi Kaltim, Andi Harun saat menghadiri seminar Perhapi Kaltim di Hotel Haris, Samarinda, Kamis (5/3).
Konsep reklamasi paska tambang yang selama ini dilakukan dengan cara konvensional, dianggap kurang bermanfaat lain, bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, karena hanya mengembalikan unsur tanah galian untuk menutup lubang tambang.
Sementara, konsep baru penanganan eks lubang tambang ini, dipastikan Andi Harun melalui tim kecil yang akan dibentuk Perhapi. Selain menjalin kerjasama dengan para ahli, Perhapi Kaltim berkomitmen untuk menuntaskan pembedahan dan kajian tuntas, penanganan banjir dari segala aspeknya.
“Titik sebaran eks lubang tambang sudah dipetakan. Pemikirannya, soal pemanfaatan void untuk polder,” terangnya.
Lanjut mengenai titik sebaran eks lubang tambang, dikatakan Andi Harun di sisi utara, timur dan barat Kota Tepian, terdapat beberapa eks lubang tambang yang bisa dimanfaatkan untuk menampung lintasan banjir.
Pemanfaatan void untuk polder ini sendiri, diyakininya dapat menjadi solusi guna mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi momok bagi warga Samarinda.
“Gak perlu saling menyalahkan. Baiknya kita cari solusi terbaik untuk mengatasi banjir,” lugasnya.
Selain itu, pemanfaatan void sebagai polder yang dapat mengurangi lintasan air ini juga sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selain efektif, cara ini juga diyakini lebih efisien dari aspek pembiayaan.
“Sebagai organisasi yang bergerak di bidang ini, Perhapi merasa punya tanggung jawab moral dan perlu mengambil sikap. Ini untuk mendorong penuntasan banjir di Samarinda,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Harun turut menyayangkan pihak-pihak yang mengabaikan praktek good mining praktis atau konsep pertambangan yang ramah lingkungan. Akibatnya, persoalan tambang selalu dianggap sebagai penyumbang banjir.
Menurutnya, Samarinda harus mulai menata wajah baru yang lebih representatif dan nyaman bagi seluruh warga dan pengunjungnya. Apalagi, Samarinda saat ini dipastikan akan menjadi kota penyangga ibu kota negara (IKN).
