search

DPRD Kaltim

bankaltimtaradprd kaltimpenyertaan modal perusdakomisi ii dprd kaltimh alungbaharuddin demmu

Demi Peningkatan PAD, Komisi II DPRD Dukung Penyertaan Modal Bankaltimtara

Penulis: Presisi 1
Sabtu, 14 Desember 2019 | 760 views
Demi Peningkatan PAD, Komisi II DPRD Dukung Penyertaan Modal Bankaltimtara
Komisi II DPRD Kaltim saat melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direksi Bankaltimtara.

Presisi – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) M.Syahrun atau yang akrab di sapa H Alung turut mengomentari kontribusi Bankaltimtara yang disebutnya cukup signifikatn terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim selama ini.

Menurut Politikus Golkar itu, kinerja bisnis perbankan yang dijalankan oleh Bankaltimtara harus didukung oleh Komisi II, terutama Pemprov Kaltim dalam bentuk penambahan penyertaan modal. Itu dikatakan H Alung, agar kontribusi Bankaltimtara terhadap PAD Kaltim, meningkat tiap tahunnya.

“Memang perlu ada dukungan Komisi II, karena Bankaltimtara telah memberikan kontribusi yang cukup besar di antara perusda yang lain,” tutur Alung.

Berita Terkait : Komisi II DPRD Kaltim Siap Amputasi Perusda Bermasalah

Bankaltimtara diketahui sudah mencatatkan menyumbang PAD sebesar Rp 173 miliar. Dana tersebut menjadi yang paling besar diantara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) yang saat ini di miliki Kaltim.

Mantan Ketua DPRD Kaltim periode 2014-2019 itu menuturkan, dengan bertambahnya penyertaan modal untuk Bankaltimtara dari Pemprov Kaltim, potensi PAD yang saat ini masih dikisaran Rp 173 milliar tadi, bisa saja bertambah menjadi Rp 200 milliar.

Berita Terkait : Bermasalah, Perusda Ini Masuk Radar Investigasi

“Karena dengan modal yang begitu besar dikucurkan pemerintah setiap tahunnya, perbankan bisa leluasa memberikan dukungan, terutama kepada pengusaha di Kaltim yang dianggap memenuhi syarat,” jelasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II, Baharuddin Demmu menyebut Perusda dibentuk untuk mengelola kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan dan optimalisasi layanan pemerintah kepada masyarakat.

Disamping itu, Wakil Ketua Komisi II, Baharuddin Demmu menambahkan, Sebagai pemilik saham mayoritas, Pemprov Kaltim sedikitnya harus menyetor penyertaan modal lebih kurang Rp 5,1 trilliun. Sementara kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Bankaltimtara untuk menjalankan bisnis perbankannya, tak kurang dari Rp 10 trilliun.