Penulis: Presisi 1
Presisi – Komisi II DPRD Kaltim meminta Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung semangat keterbukaan informasi, salah satunya melalui digitalisasi layanan informasi yang bisa diakses secara luas masyarakat, berbasis website atau online.
Permintaan tersebut, diutarakan langsung oleh Anggota Komisi II, Nidya listiyono ditengah rapat kerja antara Komisi II dan Jajaran Biro Ekonomi Pemprov Kaltim yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung D, DPRD Kaltim pada Senin (02/11) pagi.
“Ini dalam rangka semangat perubahan, karena hari ini sudah tidak jaman lagi saat kami minta data, harus di print, semua harus berupa softfile yang bisa diakses melalui online.
Baca Juga : Komisi II Siap "Amputasi" Perusda Bermasalah
Digitalisasi informasi ini disebut Politikus Golkar kepada Biro Ekonomi dapat diaplikasikan sesuai yang sudah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kaltim, yang disebutnya dapat menampilkan informasi pendapatan pajak secara real time.
“Sehingga memang keterbukaan informasi saat ini, Kaltim saya lihat OPDnya sudah banyak mendapat penghargaan di tingkat nasional,” tuturnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, Nazrin mengakui bahwa layanan informasi yang diterapkan pihaknya belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
Meski begitu, dirinya menyambut positif masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPRD Kaltim.
“Saat ini memang belum, namun kedepannya akan kami upayakan agar layanan informasi, khususnya Perusda, akan bisa diakses melalui online,” tegas Nazrin.
Rapat kerja ini sendiri, dilaksanakan Komisi II yang saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Baharuddin Demmu guna membahas kembali, produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh 8 Perusda di Kaltim.
