Penulis: Akmal Fadhil
Presisi.co - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait kebijakan daerah, menyusul mencuatnya wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur.
Isu tersebut berkembang usai aksi demonstrasi pada 21 April 2026, yang kemudian diikuti penandatanganan pakta integritas oleh tujuh fraksi DPRD bersama Aliansi Rakyat Kaltim. Salah satu poinnya mendorong penggunaan hak angket sebagai instrumen evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menilai langkah pengawasan oleh DPRD merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi. Ia memastikan pemerintah provinsi akan bersikap kooperatif apabila mekanisme tersebut dijalankan.
“Kalau memang mekanisme itu berjalan, kami siap memberikan penjelasan. Pengawasan DPRD adalah bagian dari fungsi mereka selain legislasi dan penganggaran,” ujarnya, Kamis 23 April 2026.
Menurutnya, hak angket merupakan instrumen konstitusional yang wajar digunakan untuk menguji dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah.
“Hak angket itu hal yang lumrah. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat,” katanya.
Selain merespons dinamika politik, Rudy juga menyinggung sorotan publik terkait alokasi anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai program, bukan hanya untuk satu kegiatan pembangunan.
“Anggaran itu mencakup puluhan kegiatan, termasuk pemeliharaan dan fasilitas penunjang di beberapa lokasi, bukan hanya satu rumah jabatan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa alokasi tersebut tidak sepenuhnya berasal dari kebijakan pada masa kepemimpinannya saat ini, melainkan gabungan dari beberapa periode anggaran.
“Itu merupakan gabungan dari APBD 2024, APBD murni 2025, dan APBD Perubahan 2025,” ungkapnya.
Terkait transparansi, pemerintah provinsi memastikan seluruh penggunaan anggaran berada dalam pengawasan lembaga auditor dan dapat diakses secara terbuka oleh publik.
“Silakan dilihat secara utuh datanya. Semua diawasi dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dengan komitmen keterbukaan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan siap mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku, sekaligus memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
