Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Wacana pengguliran hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur terhadap Gubernur Rudy Mas’ud mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.
Pengurus DPP Gerindra sekaligus anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Budisatrio Djiwandono, menyatakan pihaknya terus memantau dinamika politik yang berkembang di DPRD Kaltim.
Pernyataan itu disampaikan Budisatrio saat menghadiri agenda silaturahmi bersama akademisi di HARRIS Hotel Samarinda, Jumat 8 Mei 2026.
“Saya rasa teman-teman di DPRD lagi memproses apa pun proses demokrasi yang lagi dijalankan. Posisi kami saat ini adalah melihat dan mengawal,” kata Budisatrio kepada awak media.
Wacana hak angket mencuat setelah aksi demonstrasi yang dikenal dengan aksi 214.
Massa aksi mendesak DPRD Kaltim menelusuri sejumlah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai perlu mendapat pendalaman lebih lanjut.
Sejumlah informasi yang berkembang menyebutkan enam fraksi di DPRD Kaltim, termasuk Fraksi Gerindra, disebut mendukung pengguliran hak angket tersebut.
Namun demikian, Budisatrio belum memberikan pernyataan tegas terkait sikap resmi partai dan menekankan pentingnya menjalankan mekanisme demokrasi.
“Yang pasti, kami di tingkat pusat maupun daerah terus berupaya menyerap aspirasi teman-teman di Kalimantan Timur. Fokus kami adalah memastikan semua berjalan sesuai mekanisme demokrasi,” ujarnya.
Munculnya perhatian dari pengurus pusat Gerindra menunjukkan bahwa dinamika politik terkait hak angket di Kalimantan Timur turut menjadi perhatian partai di tingkat nasional.
Sementara itu, publik masih menunggu langkah lanjutan DPRD Kaltim terkait usulan penggunaan hak angket tersebut. (*)
Editor: Redaksi
