Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengembangkan dashboard monitoring Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar dua pekan.
Sekretaris Diskominfo Samarinda, Suparmin menjelaskan bahwa proses pembangunan sistem dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan konsep hingga implementasi teknis.
“Total kurang lebih dua minggu. Minggu pertama fokus pada konsep dan perancangan, kemudian minggu berikutnya masuk tahap coding dan pengujian,” ucapnya kepada Presisi.co pada Jumat 17 April 2026 lalu.
Pada tahap awal, tim kecil lintas perangkat daerah dibentuk untuk menyusun alur sistem. Tim ini melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), bagian organisasi, pemerintahan, serta sekretariat daerah di bawah arahan Sekretaris Daerah.
Setelah rancangan dan mock up sistem selesai, dilakukan pemaparan sebelum masuk tahap pengembangan teknis.
“Coding kurang lebih satu minggu. Setelah itu langsung kita uji coba. Saat pelaksanaan WFH perdana, alhamdulillah tidak ditemukan bug signifikan,” jelasnya.
Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan. Salah satu temuan awal adalah adanya ASN yang tidak dapat melakukan absensi karena berada di luar radius yang ditentukan sistem.
“Sekitar tujuh orang tidak bisa absensi. Setelah divalidasi, ternyata domisilinya di luar radius 20 kilometer, seperti di Tenggarong. Ini akan kita perbaiki,” katanya.
Selain itu, tantangan lain terdapat pada penyusunan baseline data, yang menjadi dasar perhitungan efisiensi, seperti penggunaan kendaraan, jenis bahan bakar, hingga jarak tempuh.
“Baseline ini sangat bergantung pada kualitas input data. Karena itu, sudah kami jadwalkan untuk lakukan pengecekan ulang bersama tim,” ungkapnya.
Ke depan, sistem juga akan disempurnakan dengan fitur tambahan, termasuk konversi efisiensi penggunaan energi seperti listrik dan air ke dalam nilai rupiah.
Tak hanya untuk internal, dashboard ini juga dapat diakses publik melalui laman resmi dashboard.samarinda.go.id. Namun, akses masyarakat bersifat terbatas.
“Publik bisa melihat data secara umum dan real-time, tapi tidak sampai detail. Untuk akses lengkap hanya bisa dilihat oleh admin, kepala perangkat daerah, dan wali kota,” jelasnya.
Pemkot Samarinda berharap dashboard ini dapat menjadi instrumen pengawasan sekaligus evaluasi kebijakan WFH, serta mendorong efisiensi penggunaan energi dan peningkatan disiplin ASN dalam menjalankan tugas dari rumah.(*)
Editor : Redaksi
