Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap Jumat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait penerapan pola kerja fleksibel di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan langkah tersebut menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional.
“Pemkot Samarinda akan menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan nasional dengan memberlakukan WFH satu hari dalam satu minggu, dan kita pilih hari Jumat,” ujarnya, Jumat 10 April 2026.
Ia menjelaskan, terdapat empat tujuan utama dari penerapan WFH, yakni kepatuhan terhadap kebijakan nasional, penghematan bahan bakar minyak (BBM), pengurangan emisi, serta pengurangan penggunaan kendaraan dinas.
“Khusus BBM, pengurangan konsumsi bukan hanya dari kendaraan dinas, tetapi juga kendaraan pribadi pegawai,” jelasnya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Pemkot Samarinda menyiapkan sistem dashboard monitoring berbasis real time. Sistem ini akan memantau aktivitas pegawai selama WFH, termasuk kehadiran berbasis lokasi atau geotagging.
“Absensi dilakukan tiga kali sehari dari rumah masing-masing dan langsung terhubung dengan peta untuk memastikan lokasi pegawai,” katanya.
Andi Harun menegaskan, pelanggaran seperti penggunaan fake GPS akan dikenakan sanksi disiplin berat. Selain itu, pegawai tetap diwajibkan mengenakan pakaian kerja meski bekerja dari rumah.
“Walaupun WFH, disiplin tetap berjalan. Pegawai harus menggunakan pakaian kerja sesuai ketentuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, data dari sistem tersebut juga akan digunakan untuk menghitung efisiensi, seperti penghematan BBM berdasarkan jarak tempuh dan jenis kendaraan pegawai. Untuk kendaraan roda empat, misalnya, rata-rata konsumsi BBM dihitung satu liter per 10 kilometer.
Dalam implementasinya, sebanyak 50 persen pegawai akan menjalani WFH, sementara sisanya tetap bekerja dari kantor. Namun, sejumlah perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjalankan Work From Office (WFO).
Menariknya, dashboard monitoring tersebut direncanakan dapat diakses publik dan media, sehingga capaian penghematan energi dan pengurangan emisi bisa dipantau secara transparan.
“Ini bukan sekadar formalitas. Kita ingin membangun kesadaran yang bisa diukur dan diuji, baik oleh internal maupun publik,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot memastikan aspek privasi pegawai tetap dijaga dengan tidak menampilkan lokasi tempat tinggal secara terbuka.
Dengan penerapan ini, Samarinda diklaim menjadi salah satu daerah yang mulai mengintegrasikan sistem monitoring berbasis data secara langsung dalam kebijakan WFH. (*)
Editor: Redaksi
