Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), terus memacu percepatan penurunan angka kemiskinan melalui penguatan program kesejahteraan sosial yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Kaltim masih berada pada kisaran 5,17 persen, sementara pemerintah daerah menargetkan capaian yang lebih rendah dalam dua tahun ke depan.
Dinsos Kaltim, menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga berada di rentang 3–4 persen pada 2026.
Sasaran tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyatakan, pembangunan kesejahteraan sosial, menjadi salah satu prioritas utama yang menuntut kerja ekstra lintas program dan lintas sektor.
“Targetnya cukup menantang. Dengan kondisi kemiskinan saat ini di angka 5,17 persen, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk bisa menurunkannya hingga 3–4 persen,” ujar Andi, Rabu 14 Januri 2026.
Ia menjelaskan, pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak bisa dicapai secara instan.
Bahkan, menekan angka kemiskinan satu persen saja memerlukan intervensi program yang konsisten dan tepat sasaran.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinsos Kaltim menyiapkan sejumlah program prioritas yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
Upaya ini dilakukan dengan menekan beban pengeluaran keluarga miskin sekaligus mendorong peningkatan pendapatan mereka.
Salah satu program yang terus dilanjutkan adalah bantuan usaha ekonomi produktif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pada tahun ini, jumlah penerima bantuan ditargetkan mencapai sekitar 1.000 KPM, meskipun terdapat penyesuaian akibat efisiensi anggaran.
“Kami berupaya mempertahankan jumlah penerima di angka seribu, dan akan kami dorong pada perubahan anggaran agar bisa meningkat hingga 1.500 KPM,” jelasnya.
Dinsos Kaltim juga memastikan nilai bantuan usaha tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp5 juta per penerima.
Namun demikian, jenis usaha yang difasilitasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing penerima manfaat.
Selain penguatan ekonomi, Andi menambahkan bahwa program rehabilitasi sosial tetap menjadi perhatian, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan terlantar.
Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial melalui unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dinilai berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan.
“Perbaikan layanan rehabilitasi sosial sudah mulai berjalan. Jika nantinya ada tambahan anggaran, kami berharap seluruh program yang direncanakan dapat diselesaikan dengan baik,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
