Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas layanan digital hingga wilayah pedesaan menunjukkan hasil signifikan.
Sepanjang 2025, program internet gratis berhasil menjangkau ratusan desa dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur mencatat sebanyak 802 desa di tujuh kabupaten telah menikmati fasilitas akses internet hingga akhir 2025. Capaian tersebut melampaui target awal sebanyak 716 desa.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut realisasi ini setara dengan 112 persen dari target program.
Dari total 841 desa yang direncanakan masuk dalam program, tersisa 39 desa yang belum dapat dipasangi jaringan internet.
“Target awal sudah terlampaui. Dari sisi capaian, ini menunjukkan progres yang sangat baik,” ujar Faisal Selasa 13 Januari 2026.
Dari sisi pembiayaan, program internet gratis didukung anggaran sebesar Rp9,2 miliar.
Hingga akhir tahun, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp8,8 miliar atau sekitar 95,56 persen.
Meski demikian, Faisal mengakui masih terdapat tantangan besar di lapangan, khususnya keterbatasan infrastruktur dasar berupa jaringan listrik.
Berdasarkan pendataan Diskominfo, masih ada 125 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik secara permanen.
Kondisi tersebut membuat pemasangan internet di sejumlah wilayah harus menyesuaikan dengan ketersediaan energi lokal.
Beberapa desa tetap dipasangi jaringan internet dengan memanfaatkan genset atau sumber energi alternatif.
“Kami tetap memasang, tetapi operasionalnya mengikuti kondisi di desa. Kalau listrik dari genset tidak menyala, maka jaringan ikut terhenti,” jelasnya.
Untuk pelaksanaan program pada 2026, Faisal menyampaikan bahwa kepastian anggaran masih dalam tahap perencanaan.
Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) membuat pihaknya harus lebih selektif dalam menentukan wilayah sasaran.
Sejumlah kabupaten menjadi prioritas pengembangan lanjutan, di antaranya Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami harus memetakan wilayah yang paling membutuhkan. Arahan pimpinan jelas, kita menyesuaikan dengan kemampuan fiskal,” pungkas Faisal. (*)
Editor: Redaksi
