search

Advetorial

Realisasi Anggaran Kaltim Biro Administrasi Pembangunan Percepatan Pembangunan Target Triwulan IV Anggaran Perubahan 2026 Efisiensi Anggaran Transisi Pemerintahan Serapan Optimal OPD Kaltim Pemprov Kaltim

Pemprov Kaltim Genjot Realisasi Pembangunan, Anggaran Perubahan Jadi Momentum Percepatan di Akhir Tahun

Penulis: Akmal Fadhil
Senin, 24 November 2025 | 0 views
Pemprov Kaltim Genjot Realisasi Pembangunan, Anggaran Perubahan Jadi Momentum Percepatan di Akhir Tahun
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah. (Presisi.co/Akmal)

Samarinda, Presisi.co — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan daerah.

Memasuki triwulan IV tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim intens melalukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai jalur.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah, menyampaikan bahwa hingga saat ini realisasi fisik dan keuangan berada pada kisaran 67–68 persen.

Meski angka tersebut masih berada di bawah capaian periode yang sama pada 2024, pemerintah tetap optimistis dapat mengejar target hingga akhir tahun.

“Sejumlah sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap berjalan dengan baik. Kegiatan mandatori juga terus kami kawal,” ujarnya Senin 24 November 2025.

Ia menjelaskan, deviasi capaian tahun ini dipengaruhi beberapa dinamika, di antaranya masa transisi pemerintahan serta kebijakan efisiensi anggaran yang perlu dilakukan beberapa kali.

Namun, Irhamsyah menilai hal tersebut justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat perencanaan dan menata ulang kegiatan agar lebih tepat sasaran.

“Optimisme harus tetap dijaga. Prognosis terus kami hitung, dan evaluasi berjalan setiap minggu. Perkembangan lebih akurat akan terlihat pada Desember,” tambahnya.

Masuknya anggaran perubahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ritme pelaksanaan kegiatan.

Sejumlah OPD melakukan penyesuaian ulang terhadap pos anggaran sehingga beberapa pembayaran kegiatan bergeser ke akhir tahun.

“Anggaran perubahan sudah diproses. Pergeseran kegiatan memang memengaruhi realisasi, namun ini bagian dari upaya memastikan anggaran lebih efektif. Situasi seperti ini yang kadang menyebabkan SILPA,” jelasnya.

Sebagai upaya mempercepat serapan, Irhamsyah menilai perlunya pergeseran jadwal pembahasan anggaran perubahan di tahun berikutnya.

Ia berharap pada 2026 proses perubahan dapat dimulai lebih awal agar OPD memiliki rentang waktu lebih panjang dalam menjalankan program.

“Pemprov Kaltim mendorong agar pembahasan perubahan bisa dimulai sejak triwulan kedua, sehingga realisasi dapat berlangsung lebih optimal,” katanya.

Biro Administrasi Pembangunan terus melakukan pendampingan dan komunikasi intensif dengan seluruh OPD.

Pemerintah optimistis percepatan di akhir tahun dapat membuat target pembangunan 2025 tercapai dengan baik, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan di tahun mendatang

(Akmal/ADV/Diskominfo Kaltim).