Penulis: Rafika
Presisi.co - Di tengah korban jiwa yang terus bertambah hingga menembus 770 orang, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera mulai menguat.
Namun, pimpinan parlemen menilai keputusan tersebut tidak bisa diambil terburu-buru.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan gegabah dalam menentukan langkah. Menurutnya, keputusan menaikkan status kebencanaan ke level nasional selalu didasarkan pada perhitungan yang matang serta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan.
“Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.
Meski bencana hidrometeorologis ini telah melumpuhkan akses vital antardesa, kecamatan, hingga kabupaten di sejumlah wilayah, Muzani menyampaikan bahwa laporan yang diterimanya dari kepala daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif.
Situasi pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh perlahan membaik.
Ia mengatakan, akses-akses yang sebelumnya terputus kini mulai terbuka kembali berkat kerja keras aparat kepolisian, TNI, personel BNPB, serta ribuan relawan yang terus berjibaku di lapangan.
Di tengah kesulitan, politisi Gerindra ini juga menyoroti satu hal yang menurutnya paling membesarkan hati, yaitu solidaritas publik. Gelombang bantuan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus berdatangan ke wilayah terdampak.
“Partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita,” ucapnya.
Ia menambahkan, salah satu alasan pemerintah belum menaikkan status bencana menjadi nasional adalah karena kondisi di sejumlah titik mulai menunjukkan perbaikan. Pasokan listrik dan BBM yang mulai masuk ke wilayah yang sebelumnya terisolasi menjadi sinyal penting.
Kendati demikian, Muzani tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih terjadi dalam proses penanganan. Menurutnya, seluruh kekurangan tersebut perlu terus dievaluasi agar pemulihan berjalan lebih efektif. (*)
Editor: Redaksi
