Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam proyek rekonstruksi jalan Muara Badak–Marangkayu hingga batas Kota Bontang. Temuan itu didapat setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa salah satu temuan yang cukup mencolok adalah penggunaan air laut dalam pembangunan turap, yang dinilai dapat menurunkan kualitas dan ketahanan infrastruktur.
“Kami mendapat laporan dari masyarakat terkait penggunaan air laut. Setelah kami cek ke lapangan, memang ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai,” ujar Reza saat ditemui usai Rapat Paripurna ke-34, Senin 8 September 2025.
Ia menegaskan, penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak berpotensi merugikan negara karena berdampak langsung terhadap mutu pekerjaan.
Komisi III mendorong Dinas PUPR Kaltim untuk segera melakukan pemeriksaan ulang dan memastikan proyek berjalan sesuai standar.
“Kami minta pihak pelaksana bertanggung jawab. Pekerjaan harus sesuai prosedur dan tepat waktu,” tambahnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa jika ditemukan unsur pelanggaran atau kecurangan dalam proses pekerjaan, pihaknya tak segan mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjutinya.
“Kalau memang ada penyimpangan, kami rekomendasikan agar kontraktor dikenakan sanksi tegas, termasuk blacklist atau ganti rugi sesuai ketentuan. Kami juga akan minta APH turun tangan,” tegas Reza.
Rekonstruksi jalan Muara Badak Marangkayu Bontang merupakan salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan utara Kaltim.
“Oleh karena itu, pengawasan terhadap kualitas pengerjaan menjadi sorotan utama DPRD,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
