Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Program bantuan Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan masih menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi, meski wacana efisiensi anggaran kembali mencuat menjelang tahun anggaran baru.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, dalam keterangannya kepada media.
Menurut Dasmiah, meskipun ada kebijakan efisiensi hingga 75 persen yang santer dibicarakan, program prioritas seperti Gratispol tetap diutamakan oleh Gubernur Kaltim.
“Ini tetap program prioritas. Sudah saya sampaikan juga di rapat bersama perguruan tinggi swasta. Insyaallah anggarannya tidak terganggu, sampai saat ini belum ada masalah,” tegas Dasmiah, Jumat 5 September 2025.
Ia menambahkan, hingga saat ini pelaksanaan program berjalan lancar, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS).
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan dan kesehatan tidak berubah, meski kondisi fiskal sedang penuh tantangan.
“Artinya Gubernur kita sangat peduli terhadap pendidikan dan kesehatan. Semoga terus berjalan lancar,” tambahnya.
Terkait kemungkinan terganggunya program pada tahun mendatang akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Dasmiah meminta agar publik tidak berspekulasi terlalu dini. Ia menegaskan bahwa langkah mitigasi sudah disiapkan.
“Jangan bicara kemungkinan dulu. Mitigasinya sudah ada dan sudah jelas. Yang penting program prioritas seperti Gratis Pol ini tetap diutamakan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti pentingnya menjaga program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan gratis.
Ia menyebutkan, dalam situasi efisiensi anggaran, hal-hal bersifat seremonial seharusnya menjadi bagian yang pertama dikurangi.
“Ada dilema antara efisiensi dan kepentingan publik. Tapi visi misi Pak Gubernur harus tetap jalan. Kalau program unggulan tidak terealisasi, maka akan sangat disayangkan,” kata Damayanti.
Ia berharap pemotongan DBH dari pemerintah pusat tidak signifikan, dan Pemprov tetap mampu menjaga keberlanjutan program prioritasnya.
“Harapan kita, nanti di akhir September sudah ada kepastian soal nilai DBH yang akan diterima Kaltim. Mudah-mudahan tidak terlalu berat dampaknya,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
