Ketua DPRD Kaltim: Anggaran Perbaikan Fasilitas Pasca Demo Masih Kosong
Penulis: Akmal Fadhil
2 jam yang lalu | 0 views
Kondisi Gedung DPRD Kaltim pasca demo pada 1 September 2025.. (Presisi.co)
Samarinda, Presisi.co – Usai beredar anggaran pengecetan pagar DPRD Kaltim yang hampir menyentuh angka Rp1 Miliar pada tahun 2019 lalu diketahui DPRD Kaltim untuk perbaikan pada tahun ini belum menemukan angka pasti.
Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan atau pengalokasian anggaran untuk perbaikan fasilitas gedung dewan pasca aksi demonstrasi yang terjadi pada Senin, 1 September 2025 lalu.
Unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat itu membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan RUU KUHAP, penghapusan tunjangan mewah DPR, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset. Dalam aksi tersebut, beberapa fasilitas di lingkungan DPRD Kaltim mengalami kerusakan, termasuk pagar yang dicoret dan sejumlah kamera CCTV yang dirusak.
“Saat ini belum ada pembicaraan atau penganggaran untuk perbaikan. Bahkan, beberapa program prioritas DPRD pun harus dikurangi karena efisiensi anggaran,” ujar Hasanuddin saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Jumat 5 September 2025.
Ia menyebut, kerusakan pada fasilitas seperti pagar tidak akan langsung diperbaiki, mengingat kondisi pagar masih tergolong baru.
DPRD hanya akan melakukan pembersihan pada bagian yang dicoret.
“Jangankan pagar, untuk perbaikan di dalam saja kita sedang hemat. Jadi kemungkinan hanya pembersihan, bukan perbaikan besar,” jelasnya.
Selain pagar, setidaknya empat dari sembilan kamera CCTV yang terpasang di area gedung DPRD mengalami kerusakan akibat aksi massa.
Hasanuddin mengakui, belum ada kepastian apakah penggantiannya bisa segera dilakukan mengingat keterbatasan dana.
“Ada empat CCTV yang rusak. Itu seharusnya diganti, tapi belum tahu apakah anggarannya tersedia atau tidak,” tambahnya.
Ketua DPRD Kaltim itu pun mengimbau agar aksi penyampaian aspirasi ke depan tetap dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum.
“Silakan sampaikan aspirasi, pasti akan kita tampung. Tapi jangan sampai aksi berubah menjadi anarkis atau vandalisme yang merugikan semua pihak,” tutupnya. (*)