Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co— Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menemukan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan kondisi riil proyek pembangunan di lapangan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Ketua Pansus, Agus Suwandy, menyebut sejumlah proyek strategis yang dinyatakan rampung dalam dokumen LKPj ternyata belum selesai saat dicek langsung ke lokasi.
“Dalam laporan disebut selesai, tapi faktanya di lapangan tidak sesuai. Ini tentu menjadi catatan serius bagi kami,” kata Agus, Selasa 27 Mei 2025.
Ia menilai, temuan tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah dan perlunya evaluasi terhadap pola pelaporan proyek.
“Pembangunan tidak boleh hanya dikejar secara administratif. Yang kita cari adalah dampak nyata untuk masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Pansus kini tengah merampungkan laporan akhir yang akan dikirim ke Gubernur Kaltim, berisi rekomendasi atas temuan lapangan yang juga mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Rekomendasi ini akan menjadi pijakan dalam perencanaan anggaran berikutnya. Kita ingin program lebih tepat sasaran dan hasilnya benar-benar dirasakan publik,” ujarnya.
Agus juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi proyek.
Menurutnya, proses evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan perbaikan tata kelola.
“Pemerintah jangan defensif. Kita ingin proyek yang berjalan efisien, transparan, dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain pengawasan internal, Agus juga mendorong partisipasi masyarakat dan media dalam memantau realisasi pembangunan.
“Semakin banyak yang terlibat mengawasi, makin kecil peluang penyimpangan. Keterbukaan informasi adalah kunci akuntabilitas,” tutupnya. (*)
