search

Advetorial

dprd kaltimSalehuddinKetahanan Panganirigasi pertaniankukarInfrastruktur pertanian CSR Produktif Kemitraan Swasta Bapak Angkat PetaniRPJMD Kaltim Komisi I DPRD Pertanian Berkelanjutan Petani Kaltim Kolaborasi Pembangunan

Dorong Ketahanan Pangan, DPRD Kaltim Desak Swasta Ikut Bangun Irigasi di Kawasan Pertanian

Penulis: Akmal Fadhil
Kamis, 08 Mei 2025 | 18 views
Dorong Ketahanan Pangan, DPRD Kaltim Desak Swasta Ikut Bangun Irigasi di Kawasan Pertanian
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin.

Samarinda, Presis.co – DPRD Kalimantan Timur menyoroti belum optimalnya pemanfaatan kawasan pertanian potensial di Kutai Kartanegara akibat minimnya infrastruktur irigasi.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui dukungan pembangunan sarana penunjang produksi pangan.

“Tidak bisa hanya pemerintah yang bekerja. Ketahanan pangan adalah kepentingan bersama, dan perusahaan harus ambil bagian,” kata Salehuddin pekan lalu.

Ia menyebut, terdapat lima kawasan irigasi strategis di Kukar yang seharusnya dapat menopang produksi pertanian lokal namun belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur. Menurutnya, skema kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mempercepat optimalisasi kawasan tersebut.

“Kita dorong sinergi lewat CSR atau kemitraan yang lebih produktif. Jangan hanya bangun jalan, tapi bantu juga petani dan nelayan dengan alat, pelatihan, dan pemasaran,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Salehuddin menilai kehadiran dunia usaha harus bertransformasi dari sekadar donatur menjadi mitra pembangunan berkelanjutan. Ia mencontohkan model kemitraan “bapak angkat” yang bisa diterapkan untuk membantu petani mengakses bibit, pupuk, alat pertanian, dan jalur distribusi hasil panen.

Lebih lanjut, ia menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kelompok tani dan peternak di Kaltim yang masih kesulitan mengakses sarana produksi. Dalam kondisi seperti ini, peran perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan pertanian menjadi krusial.

“Jika CSR diarahkan ke sektor produktif, bukan hanya fisik, manfaatnya akan lebih terasa dan berkelanjutan,” ujarnya.

Salehuddin juga memastikan DPRD akan memasukkan isu ketahanan pangan sebagai prioritas dalam pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus menjawab persoalan riil di lapangan, bukan sekadar formalitas.

“Ketahanan pangan bukan hanya slogan. Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat kita,” pungkasnya. (*)