Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya validitas data sebagai syarat utama kelancaran pencairan insentif dari pemerintah pusat.
Menurut Darlis, insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan atas peran strategis para guru honorer swasta dalam mendukung dunia pendidikan.
Namun, proses pencairannya sangat tergantung pada kelengkapan dan ketepatan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
“Sebenarnya penyaluran insentif itu tergantung daripada daerah. Bagaimana daerah melaporkan basic datanya ke kementerian,” ujar Darlis, Senin 26 Mei 2025.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama terletak pada kurangnya sinkronisasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Keterlambatan dalam pemutakhiran data guru menyebabkan proses verifikasi di tingkat pusat berjalan lambat.
“Kelengkapan serta kesiapan data menjadi penting, agar penyaluran insentif ini bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemutakhiran melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi krusial. Sistem ini digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran berbagai bentuk tunjangan dan program bantuan. Ketidaksesuaian data dalam Dapodik dapat berujung pada tidak cairnya insentif, meskipun guru tersebut aktif mengajar.
“Kalau sekolah-sekolah tidak aktif menyetorkan data guru ke dalam Dapodik, maka otomatis banyak hak yang tertunda. Ini menyangkut kesejahteraan para guru yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak,” katanya.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Darlis, mendorong peningkatan kapasitas operator sekolah dan penguatan koordinasi antar lembaga. Ia menilai bahwa sekolah swasta, khususnya di wilayah pedalaman, sering mengalami kesulitan teknis dalam menginput data ke sistem nasional.
“Kami minta agar dinas pendidikan tidak pasif. Harus ada pembinaan dan pendampingan aktif ke sekolah-sekolah yang kesulitan mengakses sistem digital,” jelasnya.
Darlis juga mengajak pemerintah provinsi untuk mengambil peran lebih besar dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan kementerian terkait. Menurutnya, intervensi dari tingkat provinsi bisa mempercepat proses validasi dan penyaluran anggaran.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta transparansi dari pemerintah daerah terkait alur dan tahapan pencairan insentif. Guru honorer dinilai berhak mengetahui status proses pencairan insentif mereka agar tidak timbul keresahan di lapangan.
“Kadang masalahnya bukan hanya pada keterlambatan, tapi kurangnya informasi yang diterima guru. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Maka komunikasi harus dibuka seluas mungkin,” katanya.
Darlis menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus memantau isu ini dan siap memfasilitasi forum dialog antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan instansi pusat bila diperlukan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan seperti ini tidak boleh menjadi hal yang berulang setiap tahun. (*)
“Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Kita harus jamin kesejahteraan mereka secara adil dan tepat waktu,” tutupnya.
