Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan utama di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius di tingkat legislatif Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyatakan bahwa pihaknya menerima permintaan langsung dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan dalam menangani banjir secara komprehensif.
Menurut Afif, Wali Kota meminta dukungan dari DPRD Kaltim agar mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga pembiayaan kegiatan strategis yang berkaitan langsung dengan upaya pengendalian banjir.
“Pak Wali Kota menyampaikan bahwa perlu ada pendekatan lintas sektor dan lintas kewenangan dalam menangani persoalan banjir ini. Karena itu, beliau (Andi Harun,red) berharap ada kerja sama yang lebih konkret antara pemprov dan pemkot, khususnya dari sisi anggaran,” ujar Afif, Jumat, 30 Mei 2025.
Sebagai tindak lanjut dari komunikasi tersebut, Afif mengatakan dirinya akan segera menyampaikan aspirasi Wali Kota tersebut kepada Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.
Ia juga mengusulkan agar segera dijadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Wali Kota Samarinda untuk memaparkan langsung kebutuhan dan program strategis terkait penanganan banjir.
“Dalam hal ini saya akan mengusahakan agar Ketua Komisi II dapat mengagendakan hearing dengan menghadirkan Pak Wali. Dengan begitu, seluruh pihak bisa mendengar langsung persoalan dan solusi yang ditawarkan oleh Pemkot,” jelas politisi muda tersebut.
Dalam RDP itu nantinya, Pemkot Samarinda direncanakan akan mempresentasikan sejumlah proyek strategis yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi.
Salah satunya adalah penguatan sistem intake air bersih dan pembangunan infrastruktur drainase terpadu.
Proyek-proyek tersebut dianggap penting untuk meningkatkan daya tahan kota terhadap curah hujan ekstrem yang belakangan makin sering terjadi.
Afif menambahkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah kota.
Ia menilai, banjir sudah menjadi isu regional yang juga dirasakan oleh kota/kabupaten lain di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Bontang, Berau, hingga Mahakam Ulu. Oleh karena itu, pendekatan kolektif dan kolaboratif antarwilayah menjadi mutlak diperlukan.
“Permasalahan banjir ini kan bukan hanya milik Samarinda. Kita juga lihat Balikpapan dan daerah lain menghadapi tantangan serupa. Karena itu, pemerintah provinsi harus hadir dan menjadi jembatan penghubung antar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana provinsi dan sumber pembiayaan lain, seperti APBN maupun skema pembiayaan alternatif melalui program kemitraan swasta, agar persoalan banjir tidak terus menjadi beban rutin yang tidak pernah tuntas.
Dengan adanya inisiatif untuk memfasilitasi dialog antara DPRD Provinsi dan Pemkot Samarinda, Afif berharap akan terbentuk pemahaman bersama yang bisa dituangkan ke dalam rencana kerja dan kebijakan anggaran di tingkat provinsi.
Hal ini diharapkan bisa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
“Harapan kita, dengan adanya kolaborasi ini, akan ada langkah nyata yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Banjir ini sudah berlangsung terlalu lama dan butuh pendekatan yang serius dari semua tingkatan pemerintahan,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
