Penulis: Akmal Fadhil
Seamarinda, Presisi.co — Keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kalimantan Timur menuai sorotan dari DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, menyebut bahwa insentif tersebut merupakan hak yang seharusnya diterima guru tepat waktu sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka di dunia pendidikan.
Menurut Darlis, proses pencairan insentif sangat bergantung pada kesiapan dan keakuratan data yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Sebenarnya penyaluran insentif itu tergantung daripada daerah. Bagaimana daerah melaporkan basic datanya ke kementerian," ujarnya, Selasa 27 Mei 2025.
Ia menjelaskan, kendala pencairan insentif seringkali terjadi akibat kurangnya sinkronisasi dan kelengkapan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Hal ini bisa memperlambat proses verifikasi dan validasi di tingkat kementerian, yang pada akhirnya berdampak pada keterlambatan pembayaran ke guru-guru honorer.
"Kelengkapan serta kesiapan data menjadi penting, agar penyaluran insentif ini bisa berjalan maksimal," tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memperbaiki sistem pelaporan dan mempercepat penyampaian data ke pusat.
Darlis juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data guru honorer melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ia menyebutkan bahwa Dapodik menjadi acuan utama dalam berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran tunjangan dan audit internal. Ketidaksesuaian data dalam sistem ini dapat berdampak serius terhadap hak-hak guru honorer.
“Kalau sekolah-sekolah tidak aktif menyetorkan data guru ke dalam Dapodik, maka otomatis banyak hak yang tertunda. Ini menyangkut kesejahteraan para guru yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak,” katanya.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Darlis, akan terus mendorong agar koordinasi lintas sektor antara dinas pendidikan, sekolah, dan pemerintah pusat diperkuat.
Ia juga membuka ruang dialog untuk menerima keluhan dari para guru honorer demi mencari solusi bersama, hingga kedepan tidak ada lagi keterlambatan seperti ini.
“Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Kita harus jamin kesejahteraan mereka secara adil dan tepat waktu,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
