Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Puluhan warga Desa Rebak Rinding menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang digelar pada Sabtu, 24 Mei 2025. Sosialisasi ini diprakarsai oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, sebagai bentuk komitmennya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi.
Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bang Ayub ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak sekadar memilih dalam pemilu, namun menyangkut peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Khususnya, peran aktif masyarakat dalam mengawal proses dan implementasi kebijakan publik.
“Demokrasi itu jembatan antara rakyat dan pemerintah. Partisipasi warga menjadi kunci dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.
Dalam forum tersebut, Bang Ayub menjelaskan bahwa era reformasi yang dimulai setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 telah membuka ruang kebebasan yang lebih luas di Indonesia. Perubahan besar pun terjadi, mulai dari kebebasan pers, desentralisasi kekuasaan, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM).
“Reformasi memberi peluang besar bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Ini adalah fondasi penting dari sistem demokrasi kita,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan demokrasi harus dimulai dari level akar rumput, termasuk desa. Menurutnya, ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, suara mereka akan lebih berdaya dalam menentukan arah kebijakan publik.
“Perubahan besar selalu berawal dari komunitas kecil seperti desa. Jika warga tahu perannya, mereka akan berani menyuarakan kebutuhannya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bang Ayub turut menghadirkan dua narasumber, Fajar Darmawan dan Ahmad Faidillah, serta dimoderatori oleh Rizal Noviannur. Diskusi berjalan interaktif, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta pertanyaan seputar praktik demokrasi dan keterlibatan warga dalam pembangunan.
Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman baru bagi warga, tetapi juga menegaskan bahwa demokrasi adalah milik semua kalangan. Sosialisasi seperti ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan aspirasi rakyat, yang menjadi bagian dari tanggung jawab wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. (*)
Editor: Redaksi
