Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar forum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun 2024 untuk membahas stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok.
Acara ini berlangsung di Hotel Puri Senyiur pada Selasa, 3 Desember 202 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan pelaku usaha di daerah.
Kepala Disperindagkop UKM Kaltim, Heni Purwaningsih menyatakan, forum ini penting untuk mengatasi tantangan yang kerap terjadi menjelang HBKN, seperti kenaikan harga dan gangguan pasokan bahan pokok.
"Sebagai provinsi yang menggantungkan 80-90 persen pasokan bahan pokok dari luar daerah, Kalimantan Timur membutuhkan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat," kata Heni.
Heni menekankan, panjangnya rantai distribusi dan ketergantungan pada daerah produsen menjadi tantangan utama.
"Di beberapa wilayah, bahan pokok bisa melewati hingga empat rantai distribusi sebelum sampai ke konsumen, yang membuat harga semakin tinggi," jelasnya.
Selain itu, ia menyebutkan perlunya optimalisasi data logistik melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi Online Single Submission (OSS).
"Saat ini, data gudang di Kalimantan Timur menunjukkan 345 unit yang terdaftar, tetapi masih banyak yang belum memiliki izin, sehingga sulit untuk memantau distribusi bahan pokok secara akurat," ujar Heni.
Untuk mengatasi kenaikan harga, Heni mengungkapkan rencana pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah di beberapa kabupaten/kota. Namun, pelaksanaan ini membutuhkan analisis mendalam mengenai stok bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula.
“Kerja sama dengan kabupaten/kota sangat penting, terutama untuk sosialisasi dan penegakan hukum terkait pengelolaan logistik. Data yang akurat akan membantu pemerintah melakukan intervensi dengan lebih efektif,” tambahnya.
Forum ini juga diisi dengan materi dari Kementerian Perdagangan yang membahas kebijakan stabilisasi harga dan pasokan, serta Bank Indonesia yang memberikan analisis rantai distribusi. Perwakilan dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menyampaikan langkah-langkah untuk mengakses data logistik dan mendukung kebijakan pemerintah.
Melalui diskusi ini, diharapkan Kalimantan Timur mampu meminimalkan potensi krisis bahan pokok menjelang HBKN, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
"Stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari pelaku usaha dan masyarakat. Kolaborasi adalah kuncinya," tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
