Pj Gubernur Kaltim Berpesan ke Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Berhenti Menggunakan Regulasi Lama
Penulis: Sonia
Jumat, 22 Maret 2024 | 654 views
Samarinda,Presisi.co - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyebut delapan orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah disumpah adalah pejabat yang bersinergi di Kalimantan Timur. Yakni pejabat yang mampu memberikan dampak positif bagi daerah serta IKN.
Dia meminta agar para pejabat yang baru dilantik segera mengerti dan menyelesaikan isu-isu terkini. Seperti isu iklim global yang terjadi saat ini.
"Karena kondisi iklim kita yang sangat memprihatinkan sekarang itulah mengapa pejabat yang kami lantik ini fokus jabatan-jabatan yang berkaitan dengan isu itu dan mampu menanganinya," kata Akmal dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kalimantan Timur di Gedung Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kamis (21/3/2024).
Dia menekankan bahwa Kalimantan Timur ini mendukung IKN ke depan. Artinya seluruh jabatan harus menggerakkan Kaltim. Terutama permasalahan yang harus dihadapi sejak ini adalah ketahanan pangan yang terjadi akibat iklim Global yang kian memburuk.
"Persoalan ketahanan pangan dan iklim global dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk itu perlu kita mengupgrade cara kita berpikir bahkan mari berhenti menggunakan regulasi regulasi lama, banyak regulasi baru yang kira-kira sekarang dapat kita upgrade," tegasnya.
Pertumbuhan di bidang usaha perkebunan dan pertambangan merupakan salah satu dampak yang paling dirasakan di Kalimantan Timur. Namun di satu sisi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kedua kegiatan tersebut mampu mempengaruhi terhadap perubahan iklim.
"Kita lihat ya pertumbuhan di bidang usaha perkebunan dan pertambangan kita bersyukur itu mendatangkan income di kaltim tapi di satu sisi disinyalir pertumbuhan ini tidak terkendali baik aturan hukumnya atau terhadap deforestasinya," tuturnya.
Investasi di bidang perkebunan dan pertambangan ikut berkontribusi besar terhadap deforestasi yang berdampak pada IKN. Diharapkan para pejabat yang mengurus perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan perubahan iklim atau ketahanan pangan. Sehingga dapat berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengambil langkah-langkah yang bisa berkontribusi terhadap menahan permasalahan di bidang tersebut.