Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co - Nidya Listiyono, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), mengeluarkan permintaan kuat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) yang tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Masalah ini menjadi semakin penting mengingat kurangnya kontribusi yang diberikan oleh perusda tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nidya menekankan bahwa tindakan tegas yang dimaksud adalah tindakan yang melibatkan pembekuan sementara terhadap perusahaan-perusahaan daerah yang dianggap tidak mengalami perkembangan atau bahkan stagnan dalam aktivitasnya. Dalam pandangan Nidya, terus menerus membiarkan perusda beroperasi tanpa adanya perkembangan yang berarti hanya akan mengalirkan dana yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.
"Hukum normatif dalam dunia bisnis mengatakan bahwa jika tidak ada pendapatan yang dihasilkan, apa gunanya berbisnis," ujar Nidya pada Kamis (29/6/2023).
Namun, Nidya menjelaskan bahwa tindakan pembekuan tidak harus diartikan sebagai penutupan permanen bagi perusda-perusda tersebut. Pemprov Kaltim seharusnya dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan revitalisasi, dengan tujuan menghidupkan kembali dan merumuskan kembali tujuan bisnis dari masing-masing perusda.
"Melalui upaya revitalisasi, tujuan bisnis perusda dapat diperbarui dan diperkuat, sehingga perusahaan-perusahaan ini dapat kembali memberikan kontribusi yang lebih besar," paparnya.
Semua langkah ini diambil dengan harapan agar masing-masing perusda dapat berfungsi sesuai harapan. Lebih dari itu, selain memberikan manfaat bagi masyarakat, diharapkan juga dapat berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kaltim.
Nidya Listiyono, seorang politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar), berharap bahwa tindakan tegas ini dapat membantu mengoptimalkan peran perusda dalam pembangunan daerah serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(*)
Penulis: Redaksi
